Presiden: Pejabat Agar Pisahkan Tugas Pokok dan Politik Praktis

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada para pejabat di jajaran pemerintahan agar dapat memisahkan antara tugas pemerintahan dengan politik praktis.

Dalam sambutannya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta, Selasa, Presiden menyatakan, "Pisahkan dan bedakan mana kegiatan pemerintah dan politik praktis dalam konteks pemilu".

Presiden mengatakan bahwa sedinamis apa pun situasi politik menjelang Pemilihan Umum 2009, maka para pejabat pemerintahan diimbau untuk tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai pengayom masyarakat.

"Atur waktu yang tepat. Mana tugas pemerintah dan mana tugas politik," katanya menegaskan.

Kepala Negara mengimbau kepada para pejabat pemerintahan agar tidak mengorbankan rakyat demi kompetisi yang melebihi batas kepatutan.

"Jika ada konflik kepentingan negara dan parpol, maka utamakan kepentingan negara," katanya.

Presiden juga mengatakan bahwa tidak ada istilah oposisi dalam jajaran pemerintahan.

"Dari mana pun berasal, dari partai politik mana pun, kita berada dalam satu "perahu "(sehingga) menjalankan garis kebijakan pemerintah sehingga tidak ada istilah oposisi di antara kita," katanya.

"Selama ini kebersamaan kita baik, saya, wapres, menteri, gubernur, dan walikota, kompak bersatu ingin menjalankan sebaik-baik pemerintahan untuk rakyat yang kita pimpin," katanya.

Presiden yakin bahwa dengan kedewasaan yang ada maka bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehidupan demokrasi dan pemilu yang baik.

Imbauan Presiden itu dikemukakan dihadapan lebih dari 300 pemimpin daerah --gubernur, bupati dan walikota-- dari seluruh penjuru daerah. (*)