Hanya Dua Daerah Anggarkan Dana Pilkada Sesuai Kebutuhan

Padang (ANTARA News) - Dari 13 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat (Sumbar) yang menggelar Pilkada serentak pada 2010, hanya dua daerah yang mengalokasikan dana APBD-nya sesuai dengan kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membiayai pelaksanaan agenda politik lima tahunan itu.

Sedangkan 11 Kabupaten/Kota lainnya mengalokasikan dana untuk Pilkada didaerahnya jauh dibawah yang diusulkan sesuai kebutuhan KPU masing-masing, kata Koordinator Divisi Logistik KPU Sumbar, Desi Asmaret kepada ANTARA di Padang, Kamis.

Ia menyebutkan, dua daerah dengan alokasi dana sesuai kebutuhan yakni Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman.

Desi menjelaskan, untuk pelaksanaan Pilkada pemilihan kepala daerah di Pesisir Selatan dan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah itu, KPU mengajukan anggaran Rp12,48 miliar sesuai dengan kebutuhan untuk emnggelar serentak dua Pilkada tersebut.

Atas pengajuan dana tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Pesisir Selatan mengalokasikan dana dalam APBD 2010 sebesar Rp12,48 miliar atau sesuai dengan kebutuhan KPU setempat.

Kemudian, untuk pelaksanaan Pilkada pemilihan kepala daerah di Padang Pariaman serentak dengan dan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur di wilayah itu KPU mengajukan anggaran Rp9,5 miliar.

Pemerintah daerah dan DPRD Padang Pariaman merespon permintaan itu dengan mengalokasikan dana dalam APBD 2010 sama dengan yang dibutuhkan KPU yakni Rp9,5 miliar.

Ia menambahkan, dana untuk Pilkada serentak yang dialokasikan Pemda Padang Pariaman tersebut berasal dari anggaran untuk Pilkada Rp8,5 miliar ditambah dana taktis Pemkab setempat sebesar Rp1 miliar.

Menurut dia, dengan dialokasikannya dana Pilkada sesuai dengan kebutuhan KPU oleh dua daerah tersebut, menunjukkan pihak pemda setempat telah memprioritaskan anggaran untuk Pilkada dalam APBD nya sesuai dengan amanat UU.

Sementara itu, terkait terjadinya kekurangan total dana Pilkada serentak akibat adanya 11 kabupaten/kota yang tidak mengalokasikan dana sesuai kebutuhan, Desi mengatakan, hal ini akan dicarikan jalan keluarnya dalam pertemuan Pemprov Sumbar dengan 13 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak bersama pihak KPU Provinsi dan kabupaten/kota.

Pertemuan yang juga melibatkan pejabat terkait dari kementerian Dalam Negeri itu digelar di Padang, Kamis (4/2). Diharapkan ada solusi untuk menutupi kekurangan dana Pilkada serentak itu, tambah Desi. (H014/K004)