TNI AL Antisipasi Keamanan di Perbatasan RI-Timor Leste

Surabaya (ANTARA News) - Jajaran TNI AL, khususnya di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX/Kupang, sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan atas berbagai dampak dari dipecatnya 600 anggota Panglima Angkatan Perang Timor Leste (FDTL) beberapa waktu lalu.

"Masalah itu sudah diantisipasi oleh Lantamal IX yang tentunya berkoordinasi dengan berbagai pihak di perbatasan, termasuk dengan Korem 161/Wirasakti Kupang," kata Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful, kepada ANTARA di Surabaya, Jumat.

Diberitakan sebelumnya, aparat TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Nusa Tenggara Timur (NTT)-Timor Leste sejak beberapa waktu lalu dalam posisi Siaga I untuk menghalau masuknya warga negara baru itu ke wilayah Indonesia.

Ditanya mengenai kemungkinan pengerahan kapal perang ke wilayah perbatasan dengan Timor Leste itu, Kadispen Koarmatim mengatakan hingga kini pihaknya belum mengetahui adanya perintah itu, baik dari Pangarmatim maupun langsung dari Panglima TNI.

"Cuma kalau kemungkinan masuknya warga Timor Leste ke wilayah RI lewat laut, tidak sebesar yang lewat darat. Tapi bagaimanapun TNI AL tetap mewaspadai masalah itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, Panglima FDTL, Brigjen Taur Matan Ruak memecat 600 anggota FDTL beberapa waktu lalu. Akibatnya, kelompok militer yang dipecat ini meninggalkan dinas militernya dengan membawa senjata lengkap.

Dari Kupang dilaporkan Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang, Kol Inf APJ Noch Bola beberapa waktu lalu mengemukakan laporan yang diterimanya dari berbagai sumber, ada sekitar 300 anggota FDTL yang desersi, saat ini sedang melakukan keonaran di Kota Dili, ibukota negara Timor Leste sejak 25 Maret lalu, 300 lainnya melakukan konsolidasi di hutan.

Danrem Bola memperkirakan jika ketegangan di sana terus meningkat, maka warga sipil di negara itu akan lari meninggalkan negaranya dan menuju ke perbatasan NTT, seperti yang terjadi pada 1975 dan 1999 pasca jajak pendapat.

"Kita tidak mau NTT terus-terusan memikul beban kemanusiaan dari Timor Leste. Jika kelompok eksodus itu ada juga WNI, kita akan menerima mereka masuk ke Indonesia, tetapi untuk penduduk asli Timor Leste, akan kita pulangkan," kata Bola. (*)