Mahasiswa desak KPK `tersangkakan` Gubernur Riau

Pekanbaru (ANTARA News) - Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar demonstransi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan status tersangka untuk Gubernur Riau H.M Rusli Zainal yang dianggap terlibat kasus suap PON.

"Kami HMI mendukung upaya KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek-proyek Pekan Olahraga Nasional (PON). Kami juga mendesak agar KPK segera menetapkan status tersangka bagi Gubernur Riau, karena dia diyakini mengetahui adanya penyelewengan pada proyek-proyek tersebut," kata Koordinator aksi tersebut, Febri Siswandi dalam orasinya di depan gedung DPRD Riau, Selasa siang.

Kasus proyek PON yang dimaksud adalah kasus dugaan suap atas disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No.5/2008 dan No.6/2010 tentang Proyek Arena Menembak dan Stadion Utama senilai Rp900 miliar.

Pada kasus ini, penyidik KPK juga telah menetapkan sebanyak enam orang tersangka, tiga dari anggota DPRD Riau dan dua dari eksekutif dan seorang dari pihak rekanan.

Febri kepada sejumlah wartawan mengatakan, bahwa kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK merupakan kasus yang sebenarnya "terang benderang".

Semua pengerjaan proyek-proyek PON katanya, merupakan proyek yang jelas-jelas diketahui dan dipimpin langsung oleh Gubernur Riau selaku penguasa daerah.

Namun, kata Febri, mengapa status Gubernur Riau sejauh ini masih saja sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami berharap, pengusutan kasus ini dapat dituntaskan setuntas-tuntasnya. Semua pejabat termasuk anggota DPRD Riau yang diyakini terlibat harus bertanggung jawab," katanya.

Dalam aksinya, massa kalangan aktivis mahasiswa ini juga menuntut agar Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mundur dari jabatannya karena dianggap telah gagal dalam memimpin para legislator.

"Kami juga meyakini jika Ketua DPRD terlibat dalam kasus yang saat ini tengah ditangani oleh KPK. Mana mungkin, seorang ketua tidak mengetahui anggota menerima suap," katanya.

Para penegak hukum kata dia, mulai dari Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) juga harus mendukung sepenuhnya penanganan kasus ini.

Aksi unjuk rasa para aktivis mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Demonstrasi berjalan aman. (FZR/KWR)