Pemerintah kaji ulang harga gas PGN

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengkaji ulang harga gas yang ditetapkan PT PGN Tbk untuk pelanggan industri sebesar 10,2 dolar AS per juta british thermal unit (MMBTU).

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengkajian selesai Juni 2012.

"Sekarang ini, kami sedang tinjau ulang harga yang pas untuk industri. Target saya akhir Juni ini sudah diketahui," katanya.

Menurut dia, pemerintah akan mendengarkan permintaan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan harga gas PGN tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, harga jual gas bumi untuk industri bisa ditetapkan PGN.

Namun, penetapan harga tersebut harus mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian gas bumi, dan tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.

Penetapan harga jual gas  bumi tersebut juga wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM.

Dikatakan Evita, sesuai dengan aturan tersebut, pemerintah diperbolehkan intervensi harga gas yang ditetapkan PGN meski perusahaan tersebut sebagian sahamnya dimiliki publik.

Wakil Menteri ESDM, Rudi Rubiandini, mengatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang mengatur harga jual gas PGN ke pelanggan industri.

Regulasi diperlukan karena PGN tidak 100 persen dimiliki negara.

Menurut dia, pemerintah akan mengkaji harga gas sebesar 10,2 dolar per MMBTU tersebut terlalu mahal atau tidak.

"Kami harus duduk bersama dengan PGN," katanya.

Dijelaskan Rudi Rubiandini, PGN berbeda dengan PT Pertamina (Persero) yang bisa diintervensi secara langsung pemerintah.
(K007)