Kemenangan Morsyi, kemenangan rakyat Mesir

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Tinggi Pemilihan Presiden akhirnya mengumumkan hasil pemilihan presiden Mesir pascatergulingnya Husni Mubarak. 

Mohammed Morsyi menang tipis dengan raihan suara 51,73 persen dari lawannya mantan PM Ahmed Syafiq yang memperoleh 48,27 persen suara.

Apa yang diramalkan Hasibullah Satrawi sebagai "bunuh diri politik Mesir" (Kompas 2/6) tidak terjadi.  Rakyat Mesir tidak perlu mengalami dilema "membakar diri sendiri atau menyerahkan diri dimakan ikan hiu".

Ada persepsi keliru yang menyebutkan kompetisi rezim militer versus kekuatan Islamis sebagai kiamat (zero sum game) bagi perpolitikan negeri piramid itu.  Rakyat Mesir telah membangun peradaban kuno, jauh lebih tua dari peradaban Indonesia. 

Jika Indonesia dapat melewati masa reformasi dengan relatif damai, rakyat Mesir pun punya kesempatan lebih besar untuk menjalani masa revolusi dengan damai, walaupun dihadapkan pada tantangan lebih berat setelah parlemen hasil pemilu dibubarka dan semakin berkuasanya Dewan Agung Militer (SCAF).

Rakyat Mesir telah menentukan sikapnya, kendati hanya 51,8 persen (26,3 juta) dari 51 juta pemilih yang menggunakan hak pilihnya.  Cukup besar pula jumlah suara golput atau warga yang tidak mendapat legalitas pemilih dan akses ke kotak suara. 

Di samping itu, ada sedikitnya 800.000 suara yang rusak dan tidak sah. Inilah problema mendasar yang dihadapi Mesir seperti negara-negara berkembang lainnya dalam menguatkan infrastruktur demokrasinya.

Hasil pilpres mematahkan ramalan sumbang Satrawi bahwa "Pemenang pilpres Mesir akan sangat ditentukan oleh kelompok moderat yang sangat mengakar, seperti Al Azhar. Bukan oleh kelompok Islamis, loyalis Mubarak atau kelompok revolusi. Orang Mesir selama ini dikenal moderat dengan ciri terbuka, majemuk, dan menghormati kebebasan".

Pernyataan Satrawi mengandung dua kesalahan elementer, seakan tak ada kelompok Islamis yang moderat, dan lebih parah lagi, seolah kelompok Al Azhar yang moderat tidak mendukung agenda revolusi.

Sebagai alumnus Al Azhar, Kairo, agak aneh Satrawi memunculkan amatan dangkal itu. Harus ditegaskan di sini, Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir adalah gerakan dakwah arus utama, layaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Indonesia. 

IM bukan organisasi pinggiran. Mereka hanya dipinggirkan dan ditekan rezim militer sebagai organisasi terlarang untuk membendung simpati rakyat Mesir yang datang bergelombang.

Pendukungnya bukan berasal dari kelompok homogen dan tertutup, namun majemuk dan sangat terbuka. Dari buruh pabrik dan pedagang kecil hingga kaum profesional, terpelajar dan budayawan.  Bahkan, sejumlah warga non Muslim diam-diam menjadi simpatisan dan mitra IM dalam beragam aksi sosial kemanusiaan.

Karena itu, tatkala membentuk Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sebagai sayap politiknya, IM menetapkan seorang tokoh Kristen Koptik sebagai wakil ketua umum pada kepengurusan pusatnya.

Kalau ditelusuri, tokoh militer semisal Gamal Abdul Nasser dan Anwar Sadat pernah terlibat dalam pengaderan IM, sebelum mereka berbalik sikap menekannya karena menyadari betapa besar potensinya dalam memobilisasi kesadaran rakyat.

Dalam konteks itu, sebagian pengamat tak lagi menyebut FJP, dan tentu saja IM selaku induknya, sebagai kekuatan Islamis pada umumnya.

Mereka kategorikan IM (sekurang-kurangnya FJP) sebagai kekuatan `pos-Islamis` yang tak lagi menerapkan Islam dari aspek atribut formal, namun menerjemahkan prinsip universal Islam dalam kehidupan sosiopolitik. 

FJP Mesir agak mirip dengan PKB atau PAN di Indonesia yang menyatakan diri sebagai partai terbuka.

Namun, sungguh aneh hal itu tidak terbaca oleh Satrawi.

Kemenangan kaum tertindas

Kemenangan Morsyi sejatinya adalah kemenangan rakyat Mesir yang sudah lama tertindas.

Ada beberapa faktor yang menentukan keunggulan Morsyi atas lawannya Syafiq. Antara lain militansi kader IM, pengaruh media sosial, dan kemampuan Morsyi menggalang Front Nasional.

Tak jelas berapa banyak kader IM di seluruh Mesir, namun sedikitnya tujuh juta pendukung IM menggerakkan mesin pemenangan pemilu legislatif dan pilpres. Mereka mengorganisasi kampanye yang sangat atraktif yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Mesir dan Timur Tengah.

Mereka merekam rangkaian kampanye itu dalam foto dan video, ribuan shot dan klip yang disebarkan lewat internet, karena media arus utama dikuasai pemerintah. 

Mereka juga melayani pemilih yang masih bingung oleh prosedur pemungutan suara, tak hanya konstituennya sendiri. Bahkan menyediakan bus antar jemput pemilih, memantau hasil penghitungan suara dari pos ke pos. Semua dilakukan tanpa bayaran.

Morsyi diuntungkan oleh pengaruh media sosial yang mewabah, terutama diantara pemilih muda dan pemula. Hambatan komunikasi bisa diterabas sehingga blokade informasi militer tak efektif.

Jika Barack Obama terpilih sebagai Presiden AS pertama berkulit hitam berkat Facebook dengan 24 juta penyuka, maka Morsyi menjadi Presiden Mesir pertama yang terpilih melalui dukungan Twitter dari mana arus massa pendukung dimobilisasi dengan relatif cepat.

Sebagaimana dahulu Cory Aquino menggerakkan demonstran di Filipina lewat short message service (SMS) dan Ayatullah Khomeini memanfaatkan kaset pidato perlawanan demi meruntuhkan Syah Iran, revolusi komunikasi menampilkan karakter pemimpin berbeda.

Kelebihan lain Morsyi adalah kemampuannya menggalang Front Nasional di saat genting. Usai putaran pertama pilpres, Morsyi segera mengontak Hamdin Sabbahi dari kelompok nasionalis-sosialis (Nasseris) dan Abdel Moniem Abul Futuh (mantan petinggi IM yang menempuh jalur independen-liberal) sebagai peraih suara ketiga dan keempat.

Futuh mendukung, sementara Sabbahi memilih netral, karena itu suara golput cukup besar.

Pada detik-detik menegangkan saat pembubaran parlemen, Morsyi tak lelah mendorong aliansi kaum revolusioner yang berada di bawah tekanan militer.

Mungkin ada pengamat yang curiga, mengapa IM begitu gigih melawan kudeta militer, padahal saat Revolusi 25 Januari 2011 tak terlihat massa IM di Tahrir Square.

Segenap warga Kairo tentu menyadari kader IM hadir di seantero Tahrir Square, namun mereka tak mengenakan jaket atau pasang bendera.

Revolusi kaum muda

Mursyid Aam IM sejak hari pertama memerintahkan kadernya untuk mendukung Revolusi Kaum Muda Mesir dengan cara berbaur bersama rakyat sehingga revolusi tidak dicap sebagai pemberontakan kaum fundamentalis dan kemungkinan mengalami aborsi.

Tugas kader IM sederhana, mengamankan para demonstran, terutama kaum perempuan, menjaga kebersihan dan ketertiban, dan mempersiapkan fasilitas umum seperti sound system dan MCK.

Bahkan, ada kader IM yang diperintahkan menjaga toko dan apartemen yang ditinggalkan penghuninya ketika ikut berdemonstrasi. Terlalu naif bila mengabaikan peran IM dalam revolusi Mesir karena IM adalah bagian tak terpisahkan dari rakyat Mesir yang lama tertindas.

Sehari sebelum pengumuman KTPP, Morsyi bertemu dengan tokoh lintas kelompok, seperti kalangan liberal, Islamis, sosialis dan aktivis independen. Ada Islam Luthfi, Syadi al Ghazali Harb, dan Wael Ghoneim (CEO Google) yang pernah menggelorakan revolusi dengan posting perlawanannya.

Koran Christian Science Monitor memberitakan rekonsiliasi nasional itu untuk menghadapi junta militer yang akan melanggengkan kekuasaan warisan Husni Mubarak. 

Dukungan itu menambah posisi tawar IM sebagai jangkar pemersatu menghadapi militer yang harus menyerahkan kekuasaan kepada presiden pilihan rakyat.

Karena itu, pandangan setipe Zuhairi Misrawi yang pesimistik dan apriori (Kompas 22/6) sungguh tak objektif. 

Sebagai pendukung gerakan Muslim moderat, Misrawi mengeritik IM tanpa dasar bahwa "Publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan IM di parlemen".

Ada dua persoalan serius yang selama transisi demokrasi belum bisa dipecahkan oleh IM. 

Pertama, keamanan yang semakin memburuk akibat maraknya perampokan, penjarahan dan pembunuhan. Kedua, krisis ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.

IM baru memenangi pemilu legislatif, namun belum pernah menduduki jabatan eksekutif. 

Upaya IM untuk mereformasi parlemen digagalkan militer dengan membubarkan lembaga pilihan rakyat itu.  Mirip benar dengan pengalaman Indonesia saat Dewan Konstituante dibubarkan Presiden Soekarno pada 1959.

Tidak adil

Sangat tidak adil bila Misrawi menyimpulkan IM bertanggungjawab atas segala kekacauan dan kemerosotan ekonomi Mesir, sementara kekuasaan mutlak di tangan militer (SCAF) menunjukkan pandangan liberal yang menyedihkan.

Mengapa pengamat Indonesia tidak memberikan simpati wajar kepada rakyat Mesir, negeri yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945?

Bukankah saat diplomasi perjuangan dulu, K.H. Agus Salim selaku utusan resmi Presiden Soekarno disambut hangat oleh para ulama Al Azhar, termasuk Hassan al Banna, pendiri IM? 

Sebagai bangsa besar, Indonesia agaknya perlu belajar dan berbagi pengalaman dengan negara-negara sedang berjuang memulihkan kedaulatan rakyat.

Kutipan pidato Morsy menjelang pengumuman hasil pilpres menunjukkan komitmen tulus: "Semua orang Mesir di semua tempat, yang ingin kemajuan, yang ingin masa depan lebih baik, kita tidak akan balas dendam. Tapi kita adalah sama di depan hukum. Kita akan memulai langkah ini, hingga tidak ada yang kuat meremehkan yang lemah. Hingga terwujud persaudaraan, negara demokrasi, sipil dan modern".

Usai pengumuman KTPP, Morsy lebih tegas lagi berkomitmen, "Dahulu kita bertanya-tanya, kapan rakyat akan menjadi sumber kekuasaan sebagaimana di negara lain? Sekarang, Anda sekalian adalah penguasa. Rakyat dan penguasa sama di depan hukum. Saya tidak memiliki hak. Semua yang saya punya hanyalah kewajiban (untuk melayani rakyat)".

Kemenangan Morsy adalah kemenangan rakyat Mesir, bukan hanya kemenangan IM.  Dan kenyataan ini perlu menjadi inspirasi bagi kaum tertindas di seluruh dunia.
*Direktur Eksekutif Center for Indonesian Reform (CIR), alumnus Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga dan S Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

(A035/H-KWR)