BPK RI Kerja Sama dengan BPK Rusia

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerjasama dalam bidang pemeriksaan sektor publik dengan BPK Federasi Rusia, sebagai salah satu upaya mengembangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di masing-masing negara.

Keterangan tertulis Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI yang diterima ANTARA News di Jakarta, Rabu, menyebutkan, persetujuan kerjasama BPK RI dengan BPK Federasi Rusia (The Accounts Chamber of Russian Federation) akan dilakukan pada 6 September 2007 di Istana Negara Jakarta. Penandatanganan akan dilakukan oleh Ketua BPK RI Anwar Nasution dan Ketua BPK Federasi Rusia Sergey V Stephasin.

Penandatanganan kerjasama itu bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Rusia ke Indonesia dan merupakan bagian acara penandatanganan kerjasama RI dengan Federasi Rusia yang akan dilakukan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

BPK-RI dan BPK Federasi Rusia setuju untuk mengembangkan hubungan melalui kerjasama dilandasi nilai-nilai dasar organisasi lembaga pemeriksa dunia yaitu International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) dan organisasi lembaga pemeriksa regional Asia, yaitu Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI).

Persetujuan kerangka kerjasama dan dasar bagi peningkatan hubungan timbal balik antara kedua BPK dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan metodologi pemeriksaan, pelatihan dan pertukaran pengalaman melalui seminar, konferensi, dan sebagainya.

Sebagai salah satu bentuk implementasi kerjasama itu, maka pada 7 September 2007 akan diadakan Public Lecture dengan topik: External State Audit in The Russian Federation: Current Situation and Perspectives di auditorium BPK.

Implementasi kerjasama BPK RI dengan BPK Rusia diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksa BPK RI serta membantu seluruh komunitas akuntabilitas di Indonesia dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.(*)