Hasil Rakernas MUI Banyak Soroti Ekonomi Syariah

Jakarta (ANTARA News) - Hasil rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2007 banyak menyoroti beragam aspek dalam ekonomi syariah, antara lain agar sistem perekonomian itu dapat lebih meningkat dan menggema di kalangan umat di Tanah Air.

"Untuk meningkatkan antusias masyarakat serta menghindari kekeliruan pemahaman, MUI menyerukan kepada pengelola lembaga keuangan dan bisnis syariah untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat," kata Sekretaris MUI Zainut Tauhid dalam acara penutupan Rakernas MUI Tahun 2007 di Jakarta, Selasa.

Seruan tersebut termasuk dalam hasil rekomendasi eksternal Rakernas MUI Tahun 2007 yang sebagiannya berkaitan dengan ekonomi syariah. Rakernas MUI itu sendiri berlangsung di Jakarta, 4-6 November 2007.

Rekomendasi lainnya di bidang ekonomi syariah mencakup imbauan kepada masyarakat untuk benar-benar memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

"Khususnya tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berasal dari MUI setempat dan mendapat rekomendasi dari MUI Provinsi," kata Zainut.

Selain itu, MUI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan peraturan dan perundangan lembaga keuangan dan perbankan syariah yang diperlukan, khususnya Undang-undang (UU) Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan UU Perpajakan yang menghilangkan pengenaan pajak ganda terhadap transaksi lembaga keuangan syariah.

Mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), MUI mengimbau kepada Departemen Agama agar penyetoran BPIH dilakukan melalui bank syariah.

MUI juga mengimbau kepada pemerintah untuk membangun dan membina hubungan diplomatik yang berkualitas dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam bidang ekonomi.

Sementara itu, Ketua Fatwa MUI Ma`ruf Amin dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur karena ekonomi syariah saat ini sudah termasuk sebagai suatu keniscayaan dalam masyarakat.

"Ekonomi syariah sangat bermanfaat untuk memberdayakan umat," kata Maruf Amin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) itu.(*)