"Busway" Bukan Solusi Atasi Kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Departemen Perhubungan (Dephub) menegaskan, penyediaan bus di jalur khusus (busway) bukan solusi untuk mengatasi kemacetan, seperti di Jakarta.

"Solusi utama adalah pengembangan angkutan massal yang memadai seperti konsep komuter Kereta Api (KA) Jabodetabek yang didukung subway, dan monorel bukan busway," kata Kepala Badan Litbang, Dephub, L. Denny Siahaan kepada pers di Jakarta, Selasa.

Penegasan tersebut terkait semrawutnya sistem transportasi Jakarta beberapa tahun ini yang ditandai dengan kemacetan luar biasa di hampir segala sektor di Jakarta.

Kemacetan tersebut diperparah dengan pembangunan sejumlah koridor busway di Jakarta beberapa bulan terakhir sehingga total kerugian diperkirakan mencapai Rp43 triliun.

Menurut Denny, beberapa studi tentang sistem transportasi di kota-kota besar yang telah dilakukan Badan Litbang dalam beberapa tahun, terakhir menunjukkan, busway hanya sebagai pelengkap, bukan yang utama.

"Namun, ini sebuah permulaan yang baik. Harus diikuti kebijakan lainnya seperti pembatasan kendaraan pribadi dan lainnya," katanya.

Harusnya, kata dia, transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, diperkuat dengan KA Komuter Jabotabek yang maksimal.

"Kota Jakarta harus segera memanfaatkan KA Jabotabek secara maksimal. Jika perlu, tiap tiga menit tersedia KA. Dengan daya angkut yang besar, KA adalah paling murah," katanya.

Jika ini dilakukan, Jakarta akan dikelilingi oleh kota-kota satelit yang mobilisasi warganya mengandalkan KA.

"Ini sudah ada dalam `Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP 2004)`. Problemnya ada pada minimnya implementasi," katanya.

Sementara untuk angkutan massal pendukungnya adalah, subway (kereta bawah tanah) dan busway.

Oleh karena itu, dia mendesak, khususnya Menneg BUMN untuk segera melepas PT. KA Divisi Jabodetabek dari induknya, PT. KA. "Harus segera spin off (dipisah sebagai anak perusahaan, red)," katanya.

Pada bagian lain, Denny menegaskan, akibat yang diderita bagi masyarakat dengan sistem transportasi yang kacau tersebut, biaya transportasi jadi meningkat tak terkendali.

Indikatornya jelas, jika di negara maju, biaya transportasi tersebut rata-rata 10-20 persen dari total penghasilan per kapita untuk kalangan dengan penghasilan upah minimum regional terendah.

Sedangkan di Indonesia, khususnya Jabodetabek, kontribusi biaya transportasi sudah mencapai 50 persen untuk mereka kalangan bawah seperti dengan tingkat penghasilan Umah Minimum Regional sekitar Rp1 jutaan per bulan.

Sedangkan, kelas masyarakat menengah, hanya sekitar 20 persen dan masyarakat kelas atas/kaya justru sangat rendah.

"Jadi, masyarakat kecil lah yang paling menderita dengan kacaunya sistem transportasi Jabodetabek, khususnya Jakarta," katanya. (*)