Menhan: Indonesia Selektif Dalam Pembelian Senjata

Beijing (ANTARA News) - Indonesia tetap akan selektif dan hati-hati dalam pembelian senjata militer sekalipun sudah banyak negara yang menawarkan, karena harus dilihat dari sisi militer, politis dan ekonomis, kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono.

"Untuk pembelian senjata untuk kepentingan pertahanan di dalam negeri harus dilakukan secara selektif, terutama dari sisi politis dan ekonomis," ujarnya kepada ANTARA News di Beijing, Kamis.

Pada dasarnya, kata Menhan, pengadaan persenjataan militer sedapat mungkin diproduksi di Indonesia seuai kemampuan untuk pertahanan darat, laut dan udara.

Untuk itu, menurut mantan Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia tersebut, Departemen Pertahanan (Dephan) selalu berkoordinasi dengan Departemen Perindustrian (Deperin) untuk pemetaan jenis industri yang bisa menunjang pertahanan.

Namun demikian, katanya, kalau Indonesia belum sanggup memproduksi senjata untuk udara, laut, darat, seperti pengadaan meriam kaliber besar untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), pesawat tempur nagi TNI ANgkatan Udara (AU), dan kapal selam bagi TNI Angkatan Laut (AL), maka dibenarkan untuk memperoleh pengadaan dari luar negeri.

"Tapi, yang utama tetap diperoleh dari pengadaan dalam negeri. Bilamana dalam negeri belum sanggup untuk tingkat teknologi tertentu, maka kita tetap mengadakan dari luar negeri," kata mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) tersebut.

Untuk pengadaan persenjataan dari luar negeri, katanya, harus diperhatikan aspek teknis militer dan aspek politis, seperti dengan ada kaitannya dengan embargo baik dari oleh pemerintah atau parlemen masing-masing negara penjual senjata.

Mengenai kemungkinan Indonesia membeli persenjataan dari China, Juwono Sudarsono mengatakan bahwa tawaran yang disampaikan cukup baik dan menarik, terutama dalam produksi senjata secara bersama.

"Itu yang sedang kita jajaki dan kerjasama ini merupakan langkah konkrit Kemitraan Strategis RI-China yang telah ditandatangani Presiden Yudhoyono dan Presiden Hu Jintao April 2005 untuk salah satunya mengisi kerjasama pengamanan maritim," katanya.

Pemerintah Indonesia, katanya, sudah menjajaki kemungkinan dan mendapat tawaran pembelian senjata dari luar negeri non-Barat, seperti Rusia, China, Cheko dan Brazil.

Menhan menilai, dari tawaran yang diajukan oleh China, maka senjata yang diproduksi sudah sangat bagus, dan bahkan sejumlah negara sudah ada yang membeli untuk pertahanan di dalam negerinya masing-masing.

"Meskipun persenjataan China sangat baik dan banyak dibeli oleh sejumlah negara, tetapi kita belum `ketok palu` karena harus lihat perbandingan teknologi dan harga," katanya.

Menhan mengatakan, China sangat berkepentingan dengan adanya kerjasama pertahanan tersebut mengingat pasokan gas dan minyak bumi dari Timur Tengah (Timteng) yang dibeli sebanyak 60 persen kapal tankernya melalui selat-selat yang ada di Indoensia.

Selain itu, Menhan mengemukakan, untuk kepentingan perdagangan dunia China, maka sebanyak 38 persen barang yang diangkut melalui selat yang ada di Asia Tenggara.

"Karena itu, kerjasama ini memiliki titik temu antara Asia Timur Laut, khususnya China dan Asia Tenggra, khususnya lagi Indonesia. Kedua negara juga bisa melakukan kerjasama pengamanan laulintas laut sekitar atau antara Asia Timur laut dan Asia tenggara," demikian Juwono Sudarsono.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China yang masing-masing diwakili oleh Menhan RI, Juwono Sudarsono, dan Menhan China, Cao Gangchuan, pada Rabu (7/11) di Beijing menandatangani kerjasama bidang pertahanan. (*)