DPR setujui tiga kabupaten baru di Sultra

Selasa, 24 Juni 2014 22:44 WIB | 6.582 Views
Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (FOTO ANTARA)
Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya,"
Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyetujui tiga daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

"Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Menurut Arif Wibowo, ketga daerah otonom baru yang disetujui pemekarannya merupakan bagian dari paket usulan pemekaran daerah yang sudah diproses pada tahun lalu.

Namun ketika daerah tersebut, kata dia, tertunda persetujuan pemekarannya karena masih adanya hambatan administratif dan geopolitik.

"Dengan disetujuinya tiga daerah pemekaran baru ini, maka usulan pemekaran yang semula ada sebanyak 40 daerah semuanya sudah dimekarkan," tuturnya.

Selain itu, DPR RI juga menyetujui RUU usulan 65 daerah otonom baru yang sebagian besar berada di Papua, pada rapat paipurna DPR RI, Kamis, 24 Oktober 2014.

Terhadap usulan pemekaran daerah tersebut, Arif Wibowo mengatakan, masih dalam pembahasan dan pengkajian lebih lanjut.

"Saat ini masih dalam pembahasan dan kajian. Ada aspek penilaian, baik teknis, administratif, maupun wilayah," ujarnya.

Ketika ditanya masa tugas anggota DPR RI periode 2009-2014 yang sudah berakhir pada September, menurut Atif, dalam rentang waktu yang singkat maka efektivitas pembahawan RUU tentang pemekaran daerah sangat tergantng pada kinerja pemerintah dan DPR.

Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tertunda sekitar satu jam, menunggu kehadiran anggoota agar memenuhi syarat qourum, yakni 50 persen plus satu.

Ketika rapat paripurna dibuka, jumlah anggota DPR RI yang hadir sebanyak 285 anggota dari seluruhnya 560 anggota.
(R024/C004)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2014

Berita Terkait
Komentar
DPR dorong dibentuknya zonasi untuk Pemkot dan BP Batam
2 Mei 2016 15:48
Komisi II DPR RI mendorong dibantuknya zonasi wilayah antara Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, demi menghindari tumpang tindih kewenangan antara dua institusi pemerintah itu.
Read More
Fadli Zon minta Puan responsif tangani kasus Yuyun
4 Mei 2016 14:28
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, responsif dan proaktif menangani kasus yang menimpa Yuyun, siswi SMP Kecamatan Padang Ulak Tandik, Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu.
Read More
Tantowi Yahya: masuk medsos jangan baper
29 April 2016 15:07
Jakarta (ANTARA News)  - Tantowi Yahya tahu betul bahwa masyarakat Indonesia semakin asyik berinteraksi melalui media sosial, dan anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan pengguna jangan terbawa perasaan dalam menyikapi segala kecenderungan yang penuh dinamika di dunia ...
Read More
COPYRIGHT 2016 | ANTARANEWS.COM