DPR setujui tiga kabupaten baru di Sultra

Selasa, 24 Juni 2014 22:44 WIB | 6.711 Views
Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (FOTO ANTARA)
Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya,"
Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyetujui tiga daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

"Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Menurut Arif Wibowo, ketga daerah otonom baru yang disetujui pemekarannya merupakan bagian dari paket usulan pemekaran daerah yang sudah diproses pada tahun lalu.

Namun ketika daerah tersebut, kata dia, tertunda persetujuan pemekarannya karena masih adanya hambatan administratif dan geopolitik.

"Dengan disetujuinya tiga daerah pemekaran baru ini, maka usulan pemekaran yang semula ada sebanyak 40 daerah semuanya sudah dimekarkan," tuturnya.

Selain itu, DPR RI juga menyetujui RUU usulan 65 daerah otonom baru yang sebagian besar berada di Papua, pada rapat paipurna DPR RI, Kamis, 24 Oktober 2014.

Terhadap usulan pemekaran daerah tersebut, Arif Wibowo mengatakan, masih dalam pembahasan dan pengkajian lebih lanjut.

"Saat ini masih dalam pembahasan dan kajian. Ada aspek penilaian, baik teknis, administratif, maupun wilayah," ujarnya.

Ketika ditanya masa tugas anggota DPR RI periode 2009-2014 yang sudah berakhir pada September, menurut Atif, dalam rentang waktu yang singkat maka efektivitas pembahawan RUU tentang pemekaran daerah sangat tergantng pada kinerja pemerintah dan DPR.

Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tertunda sekitar satu jam, menunggu kehadiran anggoota agar memenuhi syarat qourum, yakni 50 persen plus satu.

Ketika rapat paripurna dibuka, jumlah anggota DPR RI yang hadir sebanyak 285 anggota dari seluruhnya 560 anggota.
(R024/C004)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2014

Berita Terkait
Komentar
DPR sepakat potong anggaran Kemenperin Rp369 miliar
27 Juni 2016 19:29
Komisi VI DPR RI menyepakati pemotongan anggaran Kememterian Perindustrian sebesar Rp368 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN P) 2016.
Read More
DPR pertanyakan kinerja BPOM terkait vaksin palsu
27 Juni 2016 14:20
Ketua DPR Ade Komarudin mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Obat dan Minuman terkait beredarnya vaksin palsu yang diperuntukkan bagi bayi sejak 2003

"Tentu ini keteledoran pengawasan BPOM mengawasi beredarnya vaksin di masyarakat," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.
Read More
Anggota DPR serahkan bantuan alat kempa gambir
14 Juni 2016 14:03
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Darizal Basir menyerahkan bantuan alat pengempa gambir modern kepada petani di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Read More
COPYRIGHT 2016 | ANTARANEWS.COM