DPR setujui tiga kabupaten baru di Sultra

Selasa, 24 Juni 2014 22:44 WIB | 7.070 Views
Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Arif Wibowo (FOTO ANTARA)
Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya,"
Jakarta (ANTARA News) - DPR RI menyetujui tiga daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan, dan Buton Tengah, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

"Ketiga daerah otonom baru tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk pemekaran, yakni persyaratan teknis, adminitratif, wilayah, strategis, maupun geopolitik, sehingga DPR RI menyetujui pemekarannya," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Menurut Arif Wibowo, ketga daerah otonom baru yang disetujui pemekarannya merupakan bagian dari paket usulan pemekaran daerah yang sudah diproses pada tahun lalu.

Namun ketika daerah tersebut, kata dia, tertunda persetujuan pemekarannya karena masih adanya hambatan administratif dan geopolitik.

"Dengan disetujuinya tiga daerah pemekaran baru ini, maka usulan pemekaran yang semula ada sebanyak 40 daerah semuanya sudah dimekarkan," tuturnya.

Selain itu, DPR RI juga menyetujui RUU usulan 65 daerah otonom baru yang sebagian besar berada di Papua, pada rapat paipurna DPR RI, Kamis, 24 Oktober 2014.

Terhadap usulan pemekaran daerah tersebut, Arif Wibowo mengatakan, masih dalam pembahasan dan pengkajian lebih lanjut.

"Saat ini masih dalam pembahasan dan kajian. Ada aspek penilaian, baik teknis, administratif, maupun wilayah," ujarnya.

Ketika ditanya masa tugas anggota DPR RI periode 2009-2014 yang sudah berakhir pada September, menurut Atif, dalam rentang waktu yang singkat maka efektivitas pembahawan RUU tentang pemekaran daerah sangat tergantng pada kinerja pemerintah dan DPR.

Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tertunda sekitar satu jam, menunggu kehadiran anggoota agar memenuhi syarat qourum, yakni 50 persen plus satu.

Ketika rapat paripurna dibuka, jumlah anggota DPR RI yang hadir sebanyak 285 anggota dari seluruhnya 560 anggota.
(R024/C004)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2014

Berita Terkait
Komentar
DPR sudah terima surat presiden tentang 23 dubes baru
26 November 2016 11:36
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari memastikan Surat Presiden mengenai penunjukkan 23 duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat sudah diterima pimpinan DPR dan tinggal menunggu dibacakan pada rapat paripurna.
Read More
Fadli Zon : revisi UU MD3 belum prioritas
30 November 2016 23:48
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD belum menjadi prioritas karena masih banyak rancangan undang-undang lain yang harus segera diselesaikan.
Read More
30 November 2016 18:28
30 November 2016 17:59
Anang Hermansyah bicara soal rencana penghapusan Ujian Nasional
29 November 2016 00:36
Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengemukakan, rencana pemerintah menghapus Ujian Nasional (UN) menimbulkan tanda tanya di publik tentang agenda prioritas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Read More
COPYRIGHT 2016 | ANTARANEWS.COM