(Antara)-Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Atau LHKPN. Harta Kekayaan Yang Dilaporkan Ke KPK, Sebanyak 52, 8 Milyar Rupiah, Dan 580 Dolar Amerika.
Menko Perekonomian Serahkan LHKPN Ke KPK
- Kamis, 6 November 2014 16:50 WIB
Komentar
Berita Terkait
KPK wajibkan pejabat laporkan harta kekayaan
- 3 Oktober 2018
28 pejabat Bekasi belum laporkan harta kekayaan
- 2 April 2018
65 persen legislator Riau belum laporkan LHKPN
- 18 Mei 2016
Wapres: LHKPN harus dilaporkan
- 30 Mei 2015
Ganjar mewajibkan eselon III-IV laporkan harta kekayaan
- 12 Maret 2014
UKP4 soroti pengangkatan pejabat tanpa pertimbangan LHKPN
- 3 Januari 2013
KPK Minta DPR Percepat Laporan Kekayaan
- 16 Juli 2010
Video Terkait
Kini Pejabat Negara Tak Perlu Kirim Berkas LHKPN
- 11 Desember 2017
Sosiolog UGM beberkan efek kasus penganiayaan anak Dirjen Pajak
- 27 Februari 2023
Tanggapan Kapolda Sumbar ketika disebut sebagai polisi terkaya
- 21 September 2022
KPK serahkan penghargaan penyelenggara negara rutin lapor LHKPN
- 7 Desember 2021
Pimpinan DPR: Staf WFH, 239 anggota belum lapor LHKPN
- 7 September 2021
Perusahaan anak cucu BUMN akan diwajibkan lapor LHKPN
- 7 September 2021
Belum Lapor LHKPN, Wiranto: Wantimpres punya waktu 3 bulan
- 22 Januari 2020