Jakarta (ANTARA News) - Infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai belum siap menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau pasar bebas ASEAN mulai 2015.

"Kita semua tahu bagaimana kualitas SDM dan infrastruktur kita, padahal pasar bebas ASEAN itu tidak lama lagi," kata pengamat politik ekonomi internasional UI, Beginda Pakpahan, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pada dasarnya FTA (Free Trade Area) sangat potensial untuk memperluas jejaring pasar sekaligus menambah insentif, karena tidak adanya lagi pembatasan kuota produk.

Namun, bagi Indonesia bukan melulu keuntungan, sebab FTA juga bisa menjadi ancaman bila pemerintah RI tidak mempersiapkan SDM dan infrastruktur dalam negeri.

Dampak terburuk justru mengancam masyarakat lapisan paling bawah, seperti petani gurem dan pedagang kecil.

Beginda mencontohkan akibat FTA, Indonesia bisa jadi kebanjiran beras impor berharga murah, sehingga beras lokal tidak lagi laku menyebabkan petani dalam negeri bangkrut.

"Sekarang kita lihat saja apa petani kita bisa bersaing dengan tukang burger di Singapura. Dari tingkatan jelas beda," katanya.

Menurut Beginda, saat ini Indonesia setidaknya berada di peringkat keenam di ASEAN di luar negara-negara yang baru bergabung (Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar).

Selain SDM, infrastruktur di tanah air juga belum mendukung untuk menghadapi AFTA.

"Segala sesuatu itu baik dari Kalimantan, Sulawesi, dan dari mana saja harus lebih dulu melewati Jakarta, karena infrastruktur belum merata di seluruh tanah air," kata peneliti di Institut Keadilan Global Jakarta itu.

Menurut dia, Indonesia harus bisa menjadi pengelola atau tidak melulu menjadi broker atau mediator dalam perdagangan bebas.

"Bukan berarti kita menutup diri dari investor, tapi intinya kita harus bisa mengelola sumber daya yang kita miliki," kata pria kelahiran Jakarta itu.

Agenda terdekat menjelang era pasar bebas, Indonesia harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan nasional, mewujudkan "good corporate governance", dan membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi.

Selain itu, DPR juga harus sejalan dengan pemerintah dalam masa-masa krisis dan membenahi jajaran TNI/POLRI.

"Kita harus fokus pada tujuan dan reformasi total memang mendesak dilakukan. Sudah saatnya generasi muda berpengalaman yang berada di garis depan," demikian Beginda. (*)

Editor:
COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar