Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, menyatakan bahwa kiai atau ulama boleh saja terjun ke dunia politik karena berpolitik bagi kiai dan ulama bukan sebuah kesalahan, apalagi kejahatan.

"Kiai berpolitik itu bukan kesalahan atau kejahatan, jika dilakukan dengan benar," kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri Silaturahmi Kiai Pengasuh Pondok Pesantren dan Rapat Kerja Nasional Rabithah Ma`ahid Islamiyah (RMI) Nahdatul Ulama di Asrama Haji, Pondok Gede Jakarta, Sabtu.

Hasyim menyatakan hal itu menanggapi pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni saat membuka hajatan RMI itu, Jumat (18/5). Dalam pidatonya Maftuh menyinggung adanya para kiai yang lebih senang berpolitik ketimbang membina pesantren.

Hanya saja, kata Hasyim, para kiai yang berpolitik harus
benar-benar mengerti apa yang harus dilakukan ketika menjadi politisi. Artinya, mereka mesti mempunyai kemampuan berfikir dan bekerja untuk kemajuan bangsa.

"Jadi, boleh-boleh saja berpolitik, tapi syaratnya harus kompeten, layak dan punya kemampuan," kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur, tersebut.

Namun, kata Hasyim, para kiai sebaiknya tidak terjun ke gelanggang politik jika memang tidak memiliki kemampuan, apalagi jika niatnya hanya sekedar ikut-ikutan. Sebab, mereka nantinya justru akan menjadi masalah.

"Jika para kiai tidak mengerti politik lalu ikut-ikutan berpolitik, jadinya politik-politikan. Berpolitik itu harus bisa menyimbangkan tenaga dan fikiran untuk kemajuan bangsa," katanya.

Hasyim lantas merujuk pada pemimpin nasional pada zaman kemerdekaan dulu. Pada saat itu, katanya, para politisi dan tokoh nasional Indonesia banyak yang berasal dari pondok pesantren atau para kiai.

"Zaman dulu, banyak politisi yang berlatarbelakang kiai dan ulama. Tapi mereka dulu memang mampu. Nah sekarang, kalau tidak tahu soal politik, lebih baik menjadi kiai dan mengajar saja di pesantren," katanya.

Pada kesempatan itu Hasyim juga mengkritik partai politik di Indonesia yang dinilainya tidak mampu mempersiapkan dan mencetak para politisi yang andal sekaligus negarawan.

Akibatnya, ketika menjadi pejabat, para politisi partai tersebut tidak mampu berbuat banyak untuk bangsa. "Mestinya partai bisa mencetak politisi-politisi yang negarawan," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar