Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR menyatakan prihatin alokasi anggaran dari APBN 2008 pendidikan justru mengalami penurunan, padahal semestinya ditingkatkan hingga mencapai 20 persen sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Ketua Fraksi PPP DPR, Luman Hakim Syaifuddin, di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin seusai serah-terima Ketua Fraksi PKB DPR dari Ida Fauziah kepada Effendy Choirie mengemukakan, pihaknya prihatin dan kecewa karena anggaran pendidikan justru mengalami penurunan dari 11,8 persen pada APBN 2007 menjadi 10.8 persen pada RAPBN 2008.

Fraksi PPP akan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menurunkan anggaran pendidikan. PPP akan mendorong agar anggaran pendidikan dapat ditingkatkan, bukan justru diturunkan.

Ketua Fraksi PAN DPR, Zulkifli Hasan, mengemukakan untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai dengan APBN sebenarnya pemerintah punya kemampuan.

Dia mengatakan PAN akan memperjuangkan agar pemerintah mau mengalokasikan anggaran pendidikan itu, setidaknya dapat ditigkatkan, bukan malahan diturunkan.

PAN khawatir jika aggaran pendidikan diturunkan dan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka UU tentang APBN 2008 akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika punya komitmen kuat, kata Zul, pemerintah bisa memenuhi anggara 20 persen dari APB untuk pendidikan. Pemerintah bisa mengoptimalkan penerimaan pajak, pengembalian BLBI dan negosioasi ulang kontrak karya dengan perusahaan asing.

Wakil Ketua DPR, Muhamin Iskandar, menyatakan Panitia Anggaran DPR harus mampu menyusun anggaran yang tepat, terutama anggaran untuk pendidikan agar disesuaikan dengan ketentuan konstitusi agar UU APBN 2008 tidak dibatalkan MK. (*)

Editor:
COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar