Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Abdurrahman Mohammad Fachir, saat ditemui usai membuka pertemuan, perbedaan standar dan cara kerja dapat menyulitkan koordinasi pemberian bantuan saat bencana kemanusiaan terjadi.
"Saat bencana, biasanya komunikasi sulit dibangun. Namun, jika standar dan cara kerjanya yang sama sudah terbangun, kesulitan itu dapat segera diantisipasi," ujar AM Fachir.
Oleh karena itu, ia menerangkan pengalaman lembaga pemerintah dan nonpemerintah antarnegara di kawasan yang nantinya diperoleh dari pertemuan diharapkan jadi acuan membentuk standar dan cara kerja penyaluran bantuan kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara.
Menurut AM Fachir, Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman cukup banyak dalam menangani bantuan kemanusiaan di tingkat nasional, regional, bahkan global.
Pengalaman itu yang nantinya akan turut dibagikan ke peserta pertemuan dua hari "Regional Conference on Humanitarian Assistance: Enhancing the Capacity of Humanitarian Actions in South-East Asia".
"Kemampuan NGO (lembaga non-pemerintah) kita lebih tinggi. Singapura juga tinggi, tetapi sebagian besar belum setara," ujar AM Fachir.
Pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia itu diikuti oleh peserta dari 18 negara di Asia Tenggara dan beberapa negara tetangga, yakni Australia, Brunei Darussalam, China, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
Baca juga: Indonesia ajak negara kawasan bangun jaringan bantuan kemanusian
Baca juga: Baznas-Unicef bermitra bantu anak korban krisis kemanusiaan
Baca juga: Bantuan kemanusiaan internasional perlu disesuaikan kebutuhan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
