Anggota DPR ingatkan tuntutan terhadap PLN tidak berlebihan

Anggota DPR ingatkan tuntutan terhadap PLN tidak berlebihan

Suasana listrik padam di Halte Bus Trans Jakarta Harmoni, Minggu (4/8/2019). (Foto ANTARA/ Shofi Ayudiana)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mengingatkan agar tuntutan terhadap PLN jangan terlalu berlebihan terkait dengan padamnya aliran listrik di Banten, DKI Jakarta dan Jawa barat serta sebagian Jawa Tengah.

"Kita harus menyikapi peristiwa blackout dengan bijak. Kalaupun ada tuntutan sebaiknya yang wajar-wajar saja. Jangan sampai justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi rakyat banyak," kata Inas, anggota DPR dari Partai Hanura mewakili Dapil Banten III ini dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu..

“Saya memahami bahwa kita semua kecewa terkait peristiwa kemarin. Tapi jangan seperti itu, menuntut sangat besar, sampai ratusan triliun rupiah. Patut diingat, bahwa PLN ini adalah BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bangsa Indonesia. Jika tuntutannya terkabul, apa tidak menjadi tambah susah semua. PLN bisa bangkrut untuk membayar tuntutan itu, listrik jadi mati lagi. Jadinya justru menyulitkan semua, apa itu yang kita mau?” kata Inas.

Meski demikian, Inas mempersilakan jika rakyat hendak menuntut kompensasi atas blackout kemarin. PLN pun diyakininya pasti memberikan kompensasi sesuai regulasi yang ada.

“Sekarang, silahkan tuntut PLN untuk memberikan kompensasi. Banyak metodenya. Mungkin listrik bisa digratiskan 1-2 hari, atau pengurangan tagihan, macam-macam. Yang penting ada kompensasinya,” tegas Inas.

Inas juga menyayangkan pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang semestinya bisa lebih lebih bijak lagi dalam menyikapi kondisi yang ada, termasuk dalam menanggapi keluhan pelanggan PLN. Bukan justru seolah mendorong pelanggan yang terdampak blackout untuk melakukan tuntutan hukum.

“Saya kira tidak masuk akal pernyataan yang mendorong rakyat untuk melakukan tuntutan hukum terhadap PLN terkait blackout kemarin. Sebagai pejabat publik seharusnya memahami bahwa PLN itu adalah BUMN, bagian dari instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Kalau BUMN kolaps kan merugikan semua. Pejabat itu tidak pada tempatnya berbicara begitu. Seharusnya bisa lebih wise,” saran Inas.

Pendapat senada pun dilontarkan, anggota Komisi VI DPR, M. Nasim Khan. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa mewakili Dapil Jatim III itu menyatakan sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, melainkan menegaskan kembali komitmen bersama ke depannya.

“Permasalahan akan selalu timbul, itu pasti. Namun yang terpenting bukan mencari siapa yang salah atau kambing hitam. Melainkan, untuk menegaskan kembali bagaimana komitmen bersama kita menyelesaikan, juga menata, mempersiapkan apapun yang terjadi ke depan,” urai Nasim.

Nasim pun memberi masukan, bahwa pemerintah harus mengecek dan mengevaluasi kembali seluruh proyek energi nasional.

"Negara harus tegas mengevaluasi serius hal ini. Negara cek ulang seluruh sistem energi proyek-proyek yang terbangun dan mempersiapkan serta mengevaluasi yang akan dibangun. Selanjutnya negara harus memastikan proses operasional sistem energi seluruh proyek nasional siap secara khusus menghadapi kemungkinan padamnya energi listrik,” tegas Nasim.

Baca juga: PLN perlu perkuat infrastruktur cegah pemadaman listrik
Baca juga: Tim investigasi mintai keterangan 20 saksi soal padam listrik
Baca juga: KKI-YLKI usul adanya panitia pembayaran ganti rugi pemadaman listrik
Baca juga: Ombudsman desak pemerintah revisi besaran kompensasi pemadaman listrik

 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman temukan 5 maladministrasi saat peristiwa blackout

Komentar