counter

KPK panggil anggota DPR Jazilul Fawaid terkait kasus proyek PUPR

KPK panggil anggota DPR Jazilul Fawaid terkait kasus proyek PUPR

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 lalu. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid dalam penyidikan kasus korupsi menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Jazilul dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid sebagai saksi untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Damayanti Wisnu Putranti divonis 4,5 tahun penjara

Baca juga: KPK panggil anggota Komisi V terkait kasus suap proyek PUPR 2016


Selain Jazilul, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Hong Arta, yaitu Mutakin yang merupakan staf administrasi mantan anggota DPR dari Fraksi PKB Musa Zainudin.

Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 lalu. Ia merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.

Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.

Baca juga: KPK jebloskan mantan pejabat PUPR ke Sukamiskin

Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar, dan 202.816 dolar Singapura.

Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

UU KPK baru berlaku, KPK bentuk tim transisi

Komentar