... bagaimana memberikan kepastian hukum kepada investor...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil mengajak seluruh masyarakat Aceh menumbuhkan kepercayaan terhadap investor agar mau berivestasi dan meningkatkan perekonomian daerah.

"Aceh tidak akan tumbuh ekonominya kalau seperti ini. Maka, bagaimana memberikan kepastian hukum kepada investor," katanya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut diungkapkan sosok kelahiran Kabupaten Aceh Timur, 23 September 1953 itu, saat Dialog Publik "Memaknai Perdamaian Aceh: Refleksi 14 Tahun MoU RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)".

Selain masalah kepercayaan investor, dia mengakui banyak hal yang masih harus dibenahi di Aceh, seiring dengan perdamaian yang sudah tercipta di Aceh sejak MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. "Makanya, mari perbaiki tata kelolanya. Pemerintah sangat mendukung," kata Djalil yang beberapa kali dipercaya menjadi menteri itu.

Juga baca: Amerika Serikat tertarik kembangkan investasi di Aceh

Juga baca: Investasi pabrik baru Semen Indonesia di Aceh Rp5,6 triliun

Juga baca: Jepang tertarik berinvestasi di Aceh

Ia juga mengajak anak-anak muda Aceh terus bersemangat dan tak mudah berputus asa dalam membanggakan dan membangun daerahnya. "Saya ini anak tukang pangkas (rambut), ibu saya guru ngaji. Beliau buta huruf, jadi saya mengajari membaca," ujarnya.

Ia bercerita sempat bersekolah di Pendidikan Guru Agama dan menjadi guru mengaji juga, serta pernah bekerja di pabrik karet, dan sempat juga menganggur.

Koordinator Mahasiswa Aceh Se-Jakarta Akmal Fahmi menyampaikan angka kemiskinan di Aceh masih paling tinggi dari seluruh daerah yang berada di Pulau Sumatera sehingga memerlukan lebih banyak investor.

"Angka kemiskinan di Aceh 15,68 persen dari seluruh jumlah penduduk. Paling tinggi berada di wilayah Pulau Sumatera. Artinya, bagaimana kemiskinan dan pendidikan bisa teratasi baik," katanya terkait kepercayaan investor di Aceh. 

 

Sementara itu, fasilitator perdamaian Aceh Juha Christensen mengatakan peningkatan ekonomi Aceh merupakan tugas seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dan swasta.

"Itu adalah urusan Kamar Dagang dan Industri, swasta, pemerintah daerah, dan pusat yang sama-sama untuk kondisikan supaya investasi mau masuk," katanya.

Termasuk, kata pria berkebangsaan Finlandia itu, kondisi perpolitikan daerah yang harus dijaga kestabilannya untuk menyejukkan iklim investasi yang dikehendaki investor. "Jangan lupa politikus. Kalau politik tidak stabil, investor tidak tertarik (masuk)," kata Christensen.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019