counter

Artikel

Menakar kemampuan teknologi Indonesia kendalikan karhutla

Oleh Fauzi

Menakar kemampuan teknologi Indonesia kendalikan karhutla

Asap membubung tinggi dari lahan yang terbakar di Muara Medak, Bayung Lincir, Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Rabu (14/8/2019). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan mengoperasikan tiga helikopter untuk memadamkan kebakaran tersebut. (ANTARA FOTO/Nathan/wsj.)

Jakarta (ANTARA) - “Jangan sampai kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2015 terulang lagi,” demikian petikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasioanal (Rakornas) di Jakarta, awal Agustus 2019.

Arahan presiden yang terpilih untuk kedua kalinya itu bukan tanpa alasan, tahun 2015 lalu atau setahun setelah Jokowi dilantik di periode pertama, Indonesia dilanda kebakaran besar hingga menggegerkan Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Karhutla terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan hitungan kerugian sekitar Rp211 triliun dengan jumlah luasan kebakaran 2,61 juta hektar. Posko Kemenkopolhukam mencatat lebih dari 150 ribu orang terkena inspeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat empat bulan lamanya kabut asap menyelimuti pulau Sumatera dan Kalimantan.

Penegasan presiden tetap sama soal Karhutla seperti tahun 2015 lalu, dimana Pangdam, Kapolda, Dandrem hingga Kapolres akan dicopot jika tidak dapat mengatasi masalah Karhutla di wilayahnya.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B. Panjaitan menyatakan sudah melakukan penanganan dan pengendalian Karhutla tahun 2019 lebih intensif.

Sejak bulan Februari 2019, telah dilakukan aksi pencegahan, sesuai dengan instruksi presiden tentang upaya penanganan dan pengendalian Karhutla dengan prioritas pencegahan baru penanganan.

Raffles menegaskan sejumlah upaya khusus pencegahan Karhutla diantaranya dengan mendeteksi titik panas (hotspot) melalui teknologi satelit. KLHK mengembangkan sistem portal aplikasi “SiPongi” yakni sistem pemantauan Karhutla. Aplikasi itu dapat diakses melalui website http://sipongi.menlhk.go.id/.

Aplikasi itu menampilkan hasil sejumlah satelit diantaranya satelit TERRA dan AQUA menggunakan Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) memberikan gambaran lokasi wilayah yang mengalami kebakaran hutan.

Satelit akan mendeteksi anomali suhu panas dalam luasan 1 km persegi. Pada suatu lokasi di permukaan bumi akan diobservasi 2-4 kali per hari. Pada wilayah yang tertutup awan, maka hotspot tidak dapat terdeteksi.

Kemudian satelit Suomi NPP (National Polar-Orbiting Partnership) yang diluncurkan pada tanggal 28 Oktober 2011. Salah satu data NPP dapat digunakan untuk monitoring titik api kebakaran hutan hingga monitoring gas rumah kaca.

Selanjutnya satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) merupakan satelit meteorologi seri ke-3 milik Amerika. NOAA di Indonesia diwakili oleh ASMC (ASEAN Specialised Meteorological Centre).

“Aplikasi itu dibuka untuk umum tahun 2016 untuk semua akses data. Saat dibuka, akan dapat titik panas hingga lokasi dari desa sampai provinsi yang terus kita sosialisasikan kepada semua pihak agar dapat melakukan pemantauan,” jelas Raffles.

Baca juga: KLHK gencarkan sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar cegah karhutla

Baca juga: Lapan identifikasi 608 titik panas di seluruh Indonesia


Pemantauan titik panas lainnya dapat menggunakan aplikasi dari sejumlah lembaga diantaranya LAPAN: Fire Hotspot yakni aplikasi yang dibuat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang dapat diunduh di ponsel pintar android dan iphone.

Dengan aplikasi itu, pengguna dapat mengetahui koordinat-koordinat hotspot di wilayah Indonesia secara near-realtime. Satelit penginderaan jauh yang digunakan untuk pemantauan hotpsot tersebut berasal dari satelit Aqua, Terra, SNPP, dan NOAA20 yang diterima langsung oleh Stasiun Bumi LAPAN.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofikasi (BMKG) dan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT memperlihatkan data monitoring hari tanpa hujan (HTH) per Juli 2019 saat memberikan keterangan pers terkait antisipasi potensi bencana kekeringan dan Karhutla di Jakarta, Selasa (30/7/2019). (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Selain itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga membuka InaRISK portal atau http://inarisk.bnpb.go.id/ merupakan hasil kajian risiko yang menggunakan ArcGIS server sebagai data services yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi hingga potensi kerusakan lingkungan.

InaRISK resmi diluncurkan penggunaannya tanggal 10 November 2016 dengan kontribusi yang diberikan oleh United Nation Development Program (UNDP) dengan menyiapkan data services yang menjadi data utama dalam InaRISK.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membuka akses portal http://web.meteo.bmkg.go.id/id/ dimana pengguna dapat memantau informasi terkini terkait jarak pandang hingga animasi cuaca secara berkelanjutan.

Badan Restorasi Gambut (BRG) mengembangkan sistem monitoring gambut yang diberi nama Sipalaga atau sistem pemantauan air lahan gambut dengan fungsi mengawasi tinggi muka air, kelembaban hingga curah hujan yang ditempatkan dilokasi-lokasi rawan pada provinsi prioritas. Data Sipalaga dipantau per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

Selain itu Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK mengembangkan portal sistem muka air tanah gambut atau SiMATAG-0,4m. Hasil pengolahan database SiMATAG-0,4m disajikan dalam website yang dapat diakses melalui website https://pkgppkl.menlhk.go.id.

SiMATAG digunakan sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi ekosistem gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.

Database tersebut mengelola data pemantauan dari 9.603 titik pengamatan TMT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diperbaharui secara berkelanjutan melalui aplikasi mobile application based.

Baca juga: Hadapi kemarau, pemantauan daerah rawan kebakaran Sumsel ditingkatkan

Baca juga: BPBD Sumsel mulai lakukan pemantauan daerah rawan kebakaran hutan



Gunakan CCTV

Raffles B. Panjaitan menegaskan pendeteksiaan api juga dilakukan secara nyata dari lapangan dengan memasang kamera CCTV Thermal yang dipastikan akhir Agustus 2019 pemasangan dan instalasinya selesai.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Raffles B. Panjaitan (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Sebanyak 15 kamera thermal itu dipasang di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Timur. Kamera itu memantau selama 24 jam, dimana jika ada asap atau api akan terpantau di layar.

Tower kamera setinggi 40 meter dengan jangkauan 10 ribu hektar untuk daerah datar. Jika mendapatkan informasi asap dan api, maka alarm di bagian pemantauan akan berbunyi dan mengirimkan pesan koordinat serta jarak jangkauan ke lokasi untuk pemadaman api,” kata Rafflles.

Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty dalam diskusi Pojok Iklim KLHK di Jakarta, Rabu (7/8) menjelaskan monitoring titik panas di Indonesia berdasarkan citra satelit MODIS, SNPP dan NOAA yang disediakan LAPAN dan NASA.

Hasil monitoring periode 1 Januari hingga 23 Juli 2019, munculnya asap pertama kali di Bengkalis dan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau pada 14 Februari 2019. Asap selanjutnya bermunculan di Indragiri Hilir, Dumai, Siak, Rokan Hilir dan Pelalawan.

Di bulan Maret 2019, Asap terdeteksi di Provinsi Riau seperti di Kabupaten Meranti, Dumai, Pelalawan, Bengkalis dan Siak. Kemudian di Provinsi Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya dan Sambas.

Hingga Juli 2019, asap mulai terdeteksi di Provinsi Kalimantan Barat untuk Kabupaten Kubu Raya dan Melawai. Provinsi Riau di Bengkalis dan Provinsi Kalimantan Raya di Palangkaraya dan Pulau Pisang.

“Kita punya laporan dua kali sehari dalam bentuk email dan pesan whatsapp ke presiden satu kali sehari,” jelas Eva.

Baca juga: 148 titik panas karhutla di Kalbar terpantau

Baca juga: Titik panas melonjak di Sumatera jadi 192, Riau masih terbanyak


 

Peningkatan titik panas

Kementerian LHK mencatat sebanyak 2.070 jumlah titik panas sejak Januari hingga Juli 2019, berdasarkan pemantauan citra satelit Terra Aqua Modis dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen.

“Jumlah titik api itu masih lebih tinggi dari tahun 2018, tetapi lebih rendah dari tahun 2015,” kata Eva Famurianty.

Eva menjelaskan rekapitulasi titik api di provinsi rawan pada periode Januari–Juli 2019 diantaranya Provinsi Riau mengalami kenaikan 406 titik panas dibandingkan tahun 2018.

Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan 43 titik panas dibandingkan tahun 2018. Sementara Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan 159 titik panas dibandingkan tahun 2018.

KLKH mencatat selama tahun 2018 jumlah titik panas seluruh Indonesia sebanyak 1.338, meningkat dari tahun 2017 sebanyak 362 titik.

BMKG memperkirakan el nino tahun 2019 lemah, tetapi yang perlu diwaspadai adalah hari tanpa hujan (HTH) yang begitu panjang antara 30 sampai 120 hari. Bahkan kata dia, beberapa daerah dengan HTH sudah di atas 120 hari.

“Bisa dibayangkan dengan kelembaban udara yang sangat rendah dan partikel udara bertebaran dimana-mana, kalau sedikit saja ada api, bisa menjadi ancaman kebakaran besar,” jelas Eva.

Angka itu lebih tinggi dari catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dimana secara nasional tercatat 4.258 titik panas. Angka itu hampir setengah dari titik panas yang tercatat sepanjang tahun 2018 sebanyak 8.617 titik panas.

Jumlah sebaran titik panas versi wahana lingkungan hidup indonesia (Walhi) sejak Januari-Juli 2019. (ANTARA/DOKUMENTASI WALHI)
Baca juga: 112 titik panas indikasi Karhutla tersebar di Sumatera terutama Riau

Baca juga: KLHK: 135.747 hektare luas Karhutla sejak Januari-Juli 2019



135.747 hektare

Kementerian LHK mencatat luas indikatif kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebesar 135.747 hektare sejak Januari hingga Juli 2019.

Luas Indikatif Karhutla dilakukan melalui perhitungan menggunakan Interpretasi Citra Satelit Landsat OLI/TIRS, yang di-overlay dengan data sebaran titik panas (hotspot), sampai verifikasi groundcheck di lapangan dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.

Luas indikatif Karhutla sebesar 135.747 hektare itu terdiri dari lahan gambut sebanyak 31.002 hektare dan lahan mineral 104.746 hektare.

Sejumlah provinsi yang mengalami kebakaran di lahan gambut diantaranya Aceh sebesar 333 hektare, Riau sebesar 27.635 hektare, Sumatera Barat sebesar 129 hektare, Sumatera Selatan 3 sebesar 3 hektar, Sumatera Utara 17 hektare.

Kemudian Kalimantan Barat sebesar 1.291 hektare, Kalimantan Selatan sebanyak 602 hektare, Kalimantan Tengah 963 hektare, Kalimantan Timur sebesar 223 hektare dan Kalimantan Utara 5 hektare.

Sementara untuk lahan mineral dengan total 104.746 hektare diantaranya provinsi Kepulauan Riau 4.970 hektare, Riau sebesar 2.430 hektare, Jawa Timur sebesar 2.452 hektare, Kalimantan Barat sebesar 2.024 hektare, Kalimantan Selatan sebesar 4.068 hektare, Kalimantan Tengah sebesar 2.655 hektare, Kalimantan Timur sebesar 4.207 hektare, Kalimantan Utara sebesar 854 hektare.

Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 441 hektare, Nusa Tenggara Barat 1.755 hektare, Nusa Tenggara Timur 71.712 hektare, Papua sebesar 2.851 hektare dan sejumlah provinsi lainnya dengan total 28 provinsi.

Baca juga: Akademisi kritisi status penetapan siaga darurat Karhutla

Baca juga: Aceh Barat tetapkan status siaga darurat bencana asap terkait Karhutla



Status Siaga

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B. Panjaitan mengatakan sebanyak delapan provinsi yang rawan Karhutla dimana sudah ada enam provinsi yang menetapkan siaga darurat Karhutla.

Provinsi yang menetapkan status siaga Karhutla yakni Provinsi Riau 19 Februari hingga 31 Oktober 2019 atau 255 hari. Provinsi Kalimantan barat 12 Februari hingga 31 Desember 2019 atau 323 hari

Provinsi Sumatera Selatan 8 Maret hingga 31 Oktober 2019 atau 237 hari. Provinsi Kalimantan Tengah 28 Mei hingga 26 Agustus 2019 atau 91 hari, Provinsi Kalimantan Selatan 1 Juni hingga 31 Oktober 2019 atau 153 hari dan Provinsi Jambi 23 Juli hingga 20 Oktober 2019 atau 90 hari.

Sementara itu, untuk tiga daerah lainnya yakni Kota Dumai 13 Februari hingga 31 Mei 2019 atau 108 hari. Kabupaten Sambas 1 Februari hingga 31 Desember 2019 atau 334 hari dan Kapuas 8 Juli hingga 5 Oktober 2019 atau 90 hari.

“Kenapa siaga, karena siaga itu menuju darurat, itu ditetapkan untuk mempermudah dan mempercepat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dari pusat,” jelas Raffles.
 

Kepala Seksi Peringatan dan Deteksi Dini, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Eva Famurianty (kiri) dan Guru besar bidang perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero (kanan) dalam diskusi Pojok Iklim KLHK di Jakarta, Rabu (7/8/2019) (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Guru besar bidang perlindungan hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Bambang Hero mengkritisi status penetapan siaga darurat terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) untuk sejumlah provinsi di Indonesia.

“Harapannya, dengan diberikannya status siaga darurat itu, sehingga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat dapat lebih mudah untuk digulirkan ke daerah,” kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Bambang menyatakan belum sepenuhnya penanganan Karhutla disebabkan anggaran yang tersedia sangat kecil bahkan tidak ada. Meskipun areal yang terbakar itu, kata dia, sudah berulang kali terjadi. Sebagian daerah menurut Bambang beralasan anggaran kecil karena bukan merupakan skala prioritas, karena masih banyak prioritas lain yang harus dilaksanakan.

Menurut dia, peraturan pemerintah tentang penetapan status siaga sangat baik sebagai bentuk pencegahan dan penanganan Karhutla, namun belakangan ini sering dimanfaatkan sebagian pemerintah daerah dengan alasan anggaran.

“Masih ada juga pemerintah daerah yang tidak mau menetapkan siaga darurat, karena mereka tidak mau mau dan dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan di daerahnya,” kata Bambang.

Hal senada disampaikan Advisor Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Dedi Hariri berharap pemerintah daerah lebih banyak mengalokasikan dana untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan bukan untuk pemadaman api.

“Saat ini pemerintah daerah kurang mengalokasikan anggarannya untuk penanganan bencana, sehingga berharap dana dari pemerintah pusat. Tetapi ada sebagian daerah yang penetapan siaga apa adanya,” kata Dedi usai diskusi “Ongkos kesehatan dari bencana kebakaran hutan dan gambut” di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Dedi mengakui jika sebagian daerah yang menetapkan status siaga Karhutla untuk mendapatkan sumber daya dari pemerintah pusat atau pun karena ingin mendapatkan anggaran penanganan bencana dari pemerintah melalui badan nasional penanggulangan bencana (BNPB).

“Sumber daya diambil dari pusat seperti anggaran, tenaga/personel hingga peralatan,” ujar Dedi.

Dedi mengatakan sumber daya di daerah walaupun ada tetapi tidak memadai dan masih selalu berharap dari pusat. Sementara pemerintah daerah juga mengetahui jika daerah mereka rawan atau setiap tahun terjadi kebakaran.

“Daerah tidak selamanya siap untuk melakukan penanggulangan Karhutla,” tegas Dedi.
 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait pencegahan kebakarana hutan dan lahan (Karhutla). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Akhirnya semua pihak harus kembali ke arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Muspida (gubernur, Pangdam dan Kapolda) agar bekerjasama dengan pemerintah pusat (Menteri, Kapolri dan Panglima) untuk mengendalikan Karhutla, sehingga api sekecil apa pun segera padam dan jangan ada kebakaran besar di wilayah mereka.

Presiden Jokowi menegaskan tidak perlu mengulangi dan mengajarkan cara pencegahan dan pemadaman api, karena sudah secara rinci diketahui oleh seluruh instansi. Untuk itu semua pihak segera tanggap mencegah dan memadamkan api.

“Presiden sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai Negara karena dengan kebakaran hutan yang turun sejak tahun 2015, pertanyaannya kalau mengalami penigkatan lagi, ada apa?” kata Profesor Bambang Hero kepada Antara.*

Baca juga: Kalteng minta kebijakan anggaran Karhutla dari BNPB dibenahi

Baca juga: Menanti kebijakan kepemimpinan baru bagi restorasi gambut


Oleh Fauzi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar