Bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.Jakarta (ANTARA) - Kemenkop UKM mengajak kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk membantu mengembangkan usaha mikro di daerah masing-masing.
"Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi, dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan yang ada, bupati atau wali kota harusnya memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ((Kemenkop UKM) Prof Rully Indrawan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Sekretaris Kemenkop dan UKM, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.
Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kemenkop: Peningkatan SDM UMKM lesatkan pertumbuhan ekonomi
Ajakan tersebut, disampaikan Prof Rully, saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari UMKM Nasional yang dipadukan dengan Hari Jadi ke 342 Kota Cianjur, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/8).
Prof Rully mengatakan, Hari UMKM Nasional ini, merupakan momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa ada kelompok (UMKM) yang harus senantiasa diperhatikan dan didukung keberadaan agar bisa menciptakan usaha yang lebih baik dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menjelaskan, UMKM merupakan kelompok masyarakat yang telah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Bagaimana tidak, katanya, 99,97 persen pelaku ekonomi nasional adalah kelompok usaha yang dikategorikan UMKM.
"Usaha besar hanya 0,03 persen. Bahkan tenaga kerja di Indonesia terserap 97 persen di bidang UMKM. Jadi jangan sekali-sekali melecehkan UMKM. Mereka adalah saudara-saudara kita, dan kita sendiri ada di dalamnya," ujar Prof Rully.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan, kontribusi UMKM kepada PDB nasional sebanyak 60 persen.
Sayangnya, lanjutnya, para pelaku UMKM selalu mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal.
"Tak heran kalau orang Sunda sering menyebutkan bahwa UMKM itu singkatan dari 'usaha maneh kumaha maneh," ujarnya berkelakar.
Artinya, dia menambahkan, begitu besarnya potensi UMKM ini, khususnya mikro, sehingga diperlukan perhatian serius dari para kepala daerah.
Baca juga: Petani kopi diserukan gabung dalam koperasi, tingkatkan daya saing
Dalam upaya meningkatkan UMKM ini, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, telah berupaya semaksimal mungkin memberikan akses permodalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dia meyakini, dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang 5 persen saat ini, jika pelaku UMKM dibantu pembiayaan, termasuk akses pemasarannya, maka usaha mikro akan berjalan lebih baik, bahkan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan bisa mencapai 9 persen atau dua kali lipat dari sekarang.
"Makanya pemerintah pusat mendorong para bupati dan walikota untuk bersama-sama memajukan usaha mikro. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan, bantuan pembiayaan, dan akses pemasarannya. Sedangkan pemerintah pusat menyiapkan programnya," kata Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully.
Baca juga: PPLIPI sebut modal jadi kendala bagi perempuan jalankan usaha
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
