Pengerjaan proyek itu dilakukan secara bisnis ke bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing.
Jakarta (ANTARA) - Pengembangan proyek strategis nasional di Kalimantan Utara (Kaltara) memerlukan investasi paling tidak Rp500 triliun, kata  Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

"Investasi untuk proyek strategis nasional paling tidak sekitar 25 miliar dolar AS, kalau dirupiahkan mungkin mencapai Rp500 triliun," kata Irianto di Kantor Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan proyek strategis nasional Kaltara bernama Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) itu memang proyek yang besar bahkan megaproyek.

Baca juga: Perjanjian pelaksanaan tiga proyek strategis nasional Kaltara diteken

"Tentu banyak tantangan, kami akan siap menghadapi itu dan ini memerlukan tenaga kerja yang banyak sekali bahkan mencapai ratusan ribu orang baik biasa maupun ahli," katanya.

Pengerjaan proyek itu dilakukan secara bisnis ke bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing.

"Ini secara periodik akan dilaporkan kepada Presiden. Pada 18 Januari 2015 sebenarnya pernah dilakukan ground breaking yang juga dihadiri Pak Moeldoko yang saat itu menjadi Panglima TNI," jelasnya.

Ia menjelaskan pembangunan KIPI juga mencakup pembangunan PLTA di Sungai Kahayan.

"Ini terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi," katanya.

Baca juga: Aceh Barat bebaskan tanah seluas 220 ha untuk proyek irigasi Lhok Guci

Ia menyebutkan pembangunan KIPI sudah ditetapkan sebagai kawasan proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018.

"Nanti listrik yang dihasilkan dari PLTA terbesar kedua di Asia ini akan dialirkan kawasan itu yang rencananya di kawasan itu akan dibangun industri berat seperti smelter, industri baterai dan berbagai aneka industri lain. Sementara ini luas kawasan itu ditetapkan 12.000 hektare," jelasnya.

Irianto menjelaskan, pihaknya sudah berikan rekomendasi kepada Bupati Bulungan untuk membangun kawasan itu dengan menggandeng perusahaan-perudahaan yang berinvestasi.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BKPM dan selama ini dikoordinasikan oleh Kemenko Kemaritiman," jelasnya.

Menurut dia, keterlibatan KSP di bawah Moeldoko karena tugasnya mengawasi dan mencegah hambatan ada di lembaga itu.

"Beliau (Moeldoko) sudah menugaskan salah satu deputinya, yang terus memonitor kegiatan ini," jelasnya.

Irianto juga menjelaskan proyek PLTA Sungai Kahayan akan menjadi megaproyek. Proyek PLTA ini akan menjadi yang terbesar di Asia setelah di China. Ada lima PLTA yang akan dibangun di sepanjang sungai itu.

"Proyek ini akan selesai dalam 25 tahun karena satu bendungan dapat selesai paling tidak lima tahun. Mudah mudahan bisa lebih cepat karena lokasinya di pedalaman.

"Paling tidak pada akhir tahun ini bisa dimulai kegiatan prakonstruksi, Pemprov mengharapkan tenaga kerja lokal profesional dan kami sudah menyiapkan," katanya.

Menurut dia, Pemprov juga selektif dan mengkaji dampak proyek strategis nasional Kaltara terhadap lingkungan, salah satu yang disyaratkan adalah harus ada jaminan kelestarian air.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019