counter

Sidang Tahunan MPR

Ketua MPR ingatkan adanya ancaman de-ideologi Pancasila

Ketua MPR ingatkan adanya ancaman de-ideologi Pancasila

Presiden Joko Widodo (kelima kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (ketiga kanan) berfoto bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan (keempat kiri) dan nyonya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) dan nyonya, Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) dan nyonya, serta para Ketua MPR dan Ketua DPR dan nyonya, di tangga Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Presiden Joko Widodo akan mengikuti sidang tahunan dan menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota DPR. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.

Jakarta (ANTARA) - Munculnya ancaman de-ideologi Pancasila setelah reformasi membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil peran sebagai pengawal ideologi di tengah tergerusnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila, kata Ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Bisa dilihat bagaimana nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila kian hari terus tergerus dalam fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme seolah harus diterima sebagai standar nilai baru," kata Zulkifli dalam sidang tahunan MPR yang diadakan di Gedung DPR, Jumat.

Baca juga: Jokowi: MPR kembangkan terobosan kreatif sosialisasikan Pancasila-NKRI

Menurut dia, ancaman terjadi karena nilai-nilai baru tersebut kini dianggap menjadi standar yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia.

Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) serta dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), menurut dia, adalah salah satu contoh semakin tergerusnya ideologi Pancasila yang seharusnya dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Zulkifli Hasan tegaskan peran MPR sebagai rumah kebangsaan

Dia juga menyinggung penghapusan mata pelajaran Pancasila dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi ikut mempercepat proses de-ideologi Pancasila yang terjadi saat ini.

"Terlepas adanya pro dan kontra atas pelaksanaan penataran P4 di zaman Orde Baru, yang ternyata disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis penguasa waktu itu, namun kehadiran negara dan pemerintah untuk menyosialisasikan dan membina mental ideologi bangsa adalah suatu keniscayaan yang wajib dilaksanakan," kata Ketua Umum DPP PAN itu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah targetkan pendapatan negara Rp. 2221,5 T untuk pembangunan

Komentar