Jakarta (ANTARA news) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penyebab terjadinya berbagai konflik di Indonesia yang paling mendasar adalah perasaan ketidakadilan. "Penyebab konflik bisa karena alasan politik, ekonomi, ras dan sebagainya. Tetapi ada sesuatu yang mendasar yaitu adanya perasaan ketidakadilan," kata Wapres Kalla saat menjadi pembicara utama dalam seminar Peace Processes in Indonesia" di Jakarta, Rabu. Seminar yang diselenggarakan oleh Institute Perdamaian Indonesia (IPI) juga dihadiri oleh oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, mantan PM GAM Tengku Malik Mahmud, dr Abdullah Zaini dan tokoh-tokoh perdamaian lainnya. Wapres menjelaskan akar masalah konflik di Poso akibat perebutan posisi kepala daerah, yakni dalam pilkada bupati 1998. "Awalnya adalah politik. Karena perebutan wakil bupati," kata Wapres Menurut Wapres, sebelum adanya pilkada, selalu diatur harmonisasi antara kedua kekuatan, yakni jika bupatinya dari Islam, maka wakilnya dari Kristen, dan sebaliknya. "Nah dengan demokratisasi, pilkada langsung, maka the winner take all. Sehingga yang menang ambil semua. Kepada dinasnya Islam dan sebagainya," kata Wapres. Dalam pilkada saat itu, yang memenangi suara mayoritas adalah pasangan bupati dan wakil yang sama-sama berasal dari kubu Islam. Padahal dalam sejarahnya wilayah Poso mayoritas Kristen. Dan karena perkembangan, maka menjadi seimbang. "Dengan keadaan seperti itu masyarakat Kristen merasa termarjinalkan( terpinggirkan, red). Ada merasakan ketidakadilan," kata Wapres. Dan pada saat yang sama juga terjadi kemerosotan ekonomi. Dalam sejarahnya Poso mengalami masa kejayaan ekonomi sebagai penghasil cengkeh. Namun setelah cengkeh dimonopoli oleh Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) akhirnya mengalami kemerosotan. Padahal, tambah Wapres, hampir 70 persen di wilayah komunitas Kristen. "Jadi ini hasil demokrasi yang terlalu bebas. Ini ekses dari perubahan demokrasi yang terlalu cepat. Secara tiba-tiba, sehingga orang tidak bisa menerima kenyataan," kata Wapres. Hal yang sama juga terjadi di Ambon maupun Aceh. Menurut Wapres, perasaan ketidakadilan ekonomi menjadi persoalan utama. Wapres juga menjelaskan keterlibatannya dalam penyelesaian konflik terjadi secara tidak sengaja. Pada waktu terjadi kerusuhan Poso dan Ambon, Wapres mengaku saat itu menjabat sebagai Menko Kesra. Karena itu, tambahnya ,ia bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi. "Saat ini ada 1,5 juta orang pengungsi di dalam negeri. 300 ribu di Poso, 500 ribu di Ambon dan di NTT maupun Kalimantan," kata Wapres. Semua pengungsi itu akibat konflik, dan jika konflik tidak diselesaikan, maka pengungsi akan terus bertambah. Karena itulah, tambah Wapres, ia mulai mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. (*)

Copyright © ANTARA 2008