Realisasikan pemindahan Ibu Kota, Hasto: Perlu GBHN

Realisasikan pemindahan Ibu Kota, Hasto: Perlu GBHN

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan pernyataan kepada wartawan, di sela peringatan kemerdekaan RI, di Jakarta, Sabtu (17/8/2019) (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menekankan pentingnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota.

"Jadi, kemarin saya lapor kepada Ibu Mega, bahwa Pak Jokowi telah mencanangkan Kalimantan sebagai (lokasi) Ibu Kota Negara," katanya, di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: PDIP selenggarakan upacara peringatan HUT Ke-74 RI di Jakarta

Baca juga: PDIP: semangat pada kekuatan sendiri harus dibangkitkan kembali.


Hal tersebut disampaikannya di sela peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar PDIP di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Hasto menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota merupakan keputusan strategis atas kesadaran geopolitik dan geostrategis jangka panjang 50 tahun, 100 tahun, bahkan lebih.

"Ini kesadaran Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kalau tidak ada haluan negara, pada 2024 presidennya ganti, tiba-tiba ibu kota dipindahkan ke Wonosari, Gunungkidul (DIY)," ujarnya.

Menurut dia, semua harus diperjuangkan dalam perencanaan menyeluruh dan terintegrasi, mengikat seluruh lembaga tinggi negara dan pemerintah, dari pusat sampai daerah.

Baca juga: Megawati tak hadiri upacara di kantor PDIP

Jadi, kata dia, haluan negara menggunakan perspektif jangka panjang seiring perkembangan dunia yang begitu cepat.

"Diperlukan hal-hal pokok yang ditetapkan melalui MPR agar setiap ganti Presiden tidak berubah haluan pembangunan kita," katanya.

Hasto mengatakan PDIP akan terus melakukan lobi politik sehingga amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN benar-benar diabdikan untuk tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat.

"Pentingnya haluan negara agar kita konsisten dalam berkemajuan membangun masa depan bersama," katanya.

Sebelumnya, Kongres V PDIP di Bali merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.

PDIP menilai Presiden tetap harus dipilih rakyat sebagai bentuk kedaulatan rakyat, namun terkait haluan negara diperlukan garis besar yang ditetapkan MPR sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: Hasto: Jokowi-PDIP sejalan soal GBHN

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk pindahkan Ibu Kota

Komentar