counter

Presiden ingatkan negara cepat kuasai yang lambat

Presiden ingatkan negara cepat kuasai yang lambat

Presiden Joko Widodo berpidato saat pembukaan Muktamar V PKB di Bali, Selasa (20/8/2019). Muktamar mengangkat tema melayani ibu pertiwi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kedepannya, negara cepat akan menguasai negara lambat, sehingga dirinya mengkritik proses perizinan yang masih berlangsung lama untuk mengurusi suatu persoalan.

"Kuncinya adalah kecepatan. Kedepan tidak lagi negara besar kuasai negara kecil, namun negara cepat akan menguasai negara lambat," kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Muktamar V PKB 2019, di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Presiden Jokowi menceritakan pada 17 tahun yang lalu dirinya mengurus perizinan investasi di Dubai, Uni Emirate Arab, prosesnya sekitar 30 menit.

Di Indonesia menurut dia, lima tahun yang lalu, proses perijinan mendirikan pembangkit listrik memerlukan waktu lima tahun karena ada 259 ijin yang harus dilalui.

"Saya kejar dari 259 ijin mengurus bisa dipangkas, lalu sekarang 58 ijin namun proses masih tahunan," katanya.

Jokowi juga membandingkan antara Indonesia dengan UEA, kedua negara memiliki minyak dan gas, namun UEA tidak memiliki mineral dan batu bara, emas, nikel, dan bauksit namun pendapat perkapitanya 43 ribu dolar AS dan Indonesia hanya 4.000 dolar AS.

Selain itu dia juga menceritakan di tahun 60-an, UEA menggunakan unta untuk angkutan orang sedangkan Indonesia gunakan Holden dan Himpala.

"Di tahun 70-an mereka naik truk dan pick up, kita naik Toyota Kijang, namun tahun 80-85 mereka lompat, kendaraannya menggunakan Mercedes dan BMW namun kita masih menggunakan Kijang," ujarnya.

Selain itu Presiden juga mengingatkan kepada legislatif agar tidak terlalu banyak membuat produk legislasi karena yang seharusnya diutamakan adalah kualitas bukan kuantitas.

Dia sudah menyampaikan kepada asosiasi DPRD seluruh Indonesia agar tidak membuat banyak Peraturan Daerah (Perda), 1-2 namun kualitasnya baik untuk melindungi kepentingan negara dan rakyat.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istighosah Rakyat Sultra Untuk Pelantikan Presiden

Komentar