counter

FPKS: Komisi I sepakat iklan rokok dilarang di media penyiaran

FPKS: Komisi I sepakat iklan rokok dilarang di media penyiaran

Penasihat Senior Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin (kiri depan) ketika memimpin audiensi Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR yang diterima Sekretaris FPKS Sukamta (kanan depan) di Sekretariat FPKS DPR di Jakarta, Rabu (21/8/2019). (ANTARA/Dewanto Samodro)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Sukamta mengatakan Komisi I sudah sepakat melarang total iklan rokok dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tetapi hal itu dipersoalkan dalam proses selanjutnya di luar Komisi I.

"Isu tembakau dan iklan rokok sudah bergeser dari persoalan kesehatan masyarakat dan kemanusiaan menjadi persoalan bisnis dan politik," kata Sukamta saat menerima audiensi Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau di Sekretariat FPKS DPR di Jakarta, Rabu.

Sekretaris FPKS DPR itu mengatakan persoalan pengendalian tembakau kerap ditarik-tarik ke ranah ideologi dan kepentingan politik. Karena itu, upaya pengendalian tembakau menjadi sasaran tudingan agenda negara-negara kapitalis untuk mematikan industri tembakau nasional.

Baca juga: FPKS DPR diminta lebih lantang suarakan pelarangan iklan rokok

Menurut Sukamta, FPKS memiliki perhatian dan kepedulian yang sama dengan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau untuk melarang total iklan rokok, terutama dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran.

"Saat ini proses Revisi Undang-Undang Penyiaran ada di Badan Legislasi. Salah satu isu yang menjadi tarik menarik adalah soal pelarangan iklan rokok," tuturnya.

Penasihat Senior Human Rights Working Group (HRWG) Rafendi Djamin yang memimpin Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau dalam audiensi tersebut mengatakan perlu ada sikap yang tegas dalam proses legislasi untuk melarang total iklan rokok di media penyiaran.

"Memang dalam proses politik, isu pelarangan iklan rokok ditarik ke sana kemari oleh berbagai kepentingan. Banyak jebakan-jebakan yang muncul yang tujuannya menyasar generasi muda untuk mencoba dan mulai merokok," katanya.

Untuk melindungi anak-anak dan generasi muda dari bahaya rokok, apalagi berbagai data dari pemerintah sudah menyatakan prevalensi perokok muda semakin meningkat, Rafendi mengatakan pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok memang harus dilakukan.

Apalagi, berbagai penelitian menyebutkan pengaruh iklan rokok cukup tinggi untuk membuat anak-anak mencoba rokok, dan salah satu media yang paling banyak memaparkan iklan rokok kepada anak-anak adalah televisi.

"Bila pemerintah saat ini ingin fokus pada pembangunan sumber daya manusia, maka upaya menurunkan prevalensi merokok dan pengendalian tembakau menjadi salah satu hal yang penting," tuturnya. 

Baca juga: SAPTA: Idealnya segala bentuk iklan rokok dilarang

Baca juga: KPAI dorong pelarangan segala bentuk iklan rokok

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi III DPR tidak berniat buruk dalam Revisi Undang-Undang KPK

Komentar