counter

Muhaimin: Rusdi Kirana sejak 2015 tidak aktif di PKB

Muhaimin: Rusdi Kirana sejak 2015 tidak aktif di PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Istimewa)

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Rusdi Kirana sudah sejak 2015 tidak aktif dalam tiap kegiatan partai atau sejak menjabat Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

"Sejak 2015 tidak aktif di partai, begitu dilantik menjadi Dubes tidak ada komunikasi kegiatan," kata Muhaimin di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Baca juga: Rusdi Kirana mundur dari PKB

Baca juga: PKB: Rusdi Kirana ingin fokus menjadi Dubes


Menurut dia, Rusdi Kirana sebenarnya sudah lama menyatakan kesibukannya menjadi Dubes Indonesia untuk Malaysia dan tinggal menunggu waktu resmi.

Dia menilai tidak mempermasalahkan langkah yang diambil Rusdi karena selama ini tidak ada masalah antara PKB dengan personal Rusdi.

"Tidak berdampak bagi partai karena sudah sejak 2015 tidak aktif di partai," ujarnya.

Selain itu dia mengatakan sikap Rusdi yang tidak aktif di partai, tidak ada kaitannya dengan langkah politik putra Rusdi, Davine Kirana yang bergabung sebagai kader Partai NasDem.

Menurut dia, Rusdi tidak aktif di partai sejak 2015 sedangkan Davine bergabung di NasDem tahun 2018.

Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana mengundurkan diri dari anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Surat pengunduran diri akan dibuat secepat mungkin dalam pekan ini,” ujar Sekretaris Pribadi Rusdi Kirana, Djadjuk Natsir, ketika dikonfirmasi terkait informasi pengunduran diri tersebut, di Kuala Lumpur, Rabu (21/8).

Djadjuk Natsir mengatakan surat pengunduran diri tersebut nanti akan disampaikan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau pengurus yang lainnya.

Menurut Djadjuk, alasan pengunduran diri Rusdi Kirana karena kesibukan sehari-harinya yang semakin meningkat.

Baca juga: PKB katakan Rusdi Kirana sudah lama tidak aktif di partai

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden kritik terlalu banyaknya peraturan, hambat investasi

Komentar