counter

Tv swasta Kalsel diharapkan tunjang kepariwisataan

Tv swasta Kalsel diharapkan tunjang kepariwisataan

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas (Antaranewskalsel/syamsuddin hasan)

berita yang disiarkan (termasuk agenda daerah dan DPRD) dibayar Pemda
Banjarmasin (ANTARA) - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi media massa mengharapkan, agar televisi atau tv swasta di provinsinya turut lebih gencar lagi menunjang kepariwisataan daerah setempat.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas SH MH mengemukakan harapan tersebut sebelum mengikuti bimbingan teknik (Bimtek) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat.

Ia menunjuk contoh Bali TV, salah satu objek peninjauan Komisi I DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah dari Gerindra ketika studi komparasi mengenai peran tv swasta terhadap kepariwisataan di provinsi berjuluk Pulau Dewata itu.

Baca juga: Legislator: Jembatan Sungai Puting Kalsel diharapkan segera selesai

Suripno, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel itu mengaku kagum dan mengapresiasi terhadap kinerja Bali TV serta pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menerangkan, Bali TV yang sudah berusia 17 tahun itu memiliki tujuh jaringan pada beberapa provinsi di Indonesia antara lain Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Medan Sumatera Utara (Sumut) dan Palembang Sumatera Selatan (Sumsel).

Selain itu, di Lampung, Jakarta, Semarang Jawa Tengah (Jateng) serta Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin yang terpilih kembali menjadi anggota legislatif tingkat provinsi tersebut pada Pemilu 2019.

Baca juga: Kemkominfo perpanjang izin siaran 10 TV swasta

"Hal lain yang cukup menarik, konten Bali TV tersebut 80 persen menunjang sektor kepariwisataan dan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat memberikan subsidi untuk penyelenggaraan siaran," ujar pensiunan PNS yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

"Pemberian subsidi itu tertuang dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yakni berita yang disiarkan (termasuk agenda daerah dan DPRD) dibayar Pemda," lanjutnya.

Sementara hasil liputan agenda nasional maupun internasional dibeli stasiun televisi nasional maupun internasional, sehingga operasional Bali TV bukan cuma mencapai titik impas tetapi malah menguntungkan.

Oleh karena itu, Bali TV setiap tahun memperoleh laba, serta jam tayangnya pun sudah sama dengan televisi nasional yaitu 24 jam per hari, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tersebut menjawab Antara Kalsel.

Baca juga: Menkominfo: harus ada komitmen jangka panjang TV Swasta

"Bali TV juga telah memiliki stasiun bergerak yang bisa meliput setiap kegiatan di luar wilayah Provinsi Bali, sehingga mereka menjadi semakin terkenal dan maju," tambahnya.

"Kita berharap jika memungkinkan tv-tv swasta, termasuk tv lokal/milik pemerintah kabupaten di Kalsel juga sama dengan Bali TV," demikian Suripno Sumas.

Pewarta: Sukarli/Syamsuddin Hasan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar