counter

Lampung tuan rumah pertemuan nasional kedaulatan pangan

Lampung tuan rumah pertemuan nasional kedaulatan pangan

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim saat audensi dengan Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung, di Bandarlampung, Jumat (23/9/2019) (Antara Lampung/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Provinsi Lampung akan menjadi tuan rumah pertemuan nasional bertema kedaulatan pangan di PKOR Wayhalim, Bandarlampung, selama 20-22 September 2019.

"Keunggulan Provinsi Lampung sebagai penyanggah produk-produk pangan dan pusat pertanian Indonesia mendapat apresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI)," kata Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Majelis Ulama Indonesia (MUI) Azrul Tanjung saat beraudensi dengan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim di Bandarlampung, Jumat.

Acara tingkat nasional tersebut juga akan dihadiri oleh ormas-ormas Islam tingkat pusat, pelaku-pelaku bisnis, organisasi masyarakat, termasuk lembaga pemerintah terkait plus seluruh dinas terkait se-Provinsi Lampung.

Azrul Tanjung menjelaskan tujuan pertemuan MUI untuk mengantisipasi ketergantungan perekonomian Indonesia dengan impor, terutama beras, jagung, dan singkong.

"Kita memilih Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, karena daerah ini boleh dikatakan sebagai pusat pertanian Indonesia. Terutama singkong dan jagung. Nah ini modal dasar kita dengan harapan kondisi yang ada di Lampung ini bisa kita tularkan ke daerah-daerah lain, seperti Kalimantan dan Sulawesi," ujarnya.

Pihaknya akan melakukan konsolidasi secara nasional tentang bagaimana ke depan agar bisa mandiri pangan dan mencari peluang terkait dengan produk komoditas untuk dapat diekspor, misalnya kopi dan cokelat.

Azrul menjelaskan bahwa kegiatan dengan tema kedaulatan pangan itu mempunyai banyak target ke depan baik mikro maupun makro.

"Nah target kita bisa ekspor dan menahan impor kemudian kemandirian pangan. Target lainnya dengan kita tidak impor akan mempertahankan tingkat nilai tukar rupiah kita. Hal ini diharapkan mampu mengatasi defisit pada neraca perdagangan," katanya.

Baca juga: DPD ajak kawal RUU Kedaulatan Pangan agar tidak impor
Baca juga: Pinbas MUI-KEK jalin kemitraan wujudkan kedaulatan pangan umat
Baca juga: Indonesia-G33 serukan kedaulatan dan keamanan pangan

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI keluarkan fatwa pengawetan & pendistribusian daging kurban olahan

Komentar