Pemerintah pastikan hutan lindung Kaltim tak akan terganggu

Pemerintah pastikan hutan lindung Kaltim tak akan terganggu

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet serta Gubenur DKI Jakarta dan Gubenur Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8) (Desca Lidya Natalia)

Tadi Presiden sampaikan bahwa ini grand strategy untuk mengurangi kesenjangan Jawa luar Jawa
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memastikan bahwa hutan lindung di Kalimantan Timur tidak akan terganggu dengan rencana pemindahan ibu kota ke provinsi tersebut.

"Kalau lokasi, 180 ribu hektare adalah keseluruhan, kawasan induk seluas 40 ribu hektare dan pada masa depan diperluas sampai 180 ribu ha. Separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Hutan lindung tidak akan diganggu dan sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara bahkan ada hutan konservasi Bukit Soeharto," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Bambang PS Brodjonegoro, di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pada Senin ini Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180 ribu hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

"Di sana (Bukit Soeharto) ada pemakaian tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan. Hutan lindung di Kaltim tidak akan diganggu," tambah Bambang.

Baca juga: Kepala Bappenas: pemindahan ibu kota paling lambat 2024

Presiden pun mengatakan bahwa lahan yang akan digunakan untuk ibu kota baru seluas 180 ribu hektare sudah dikuasai pemerintah.

"Luasan, awal 40 ribu hektare bisa diperluas sampai 180 ribu hektare dan sebagian besar lahan dipegang pemerintah. Bahwa ada pihak pihak yang sedang mengerjakan sesuatu, pemerintah punya hak untuk menarik hak itu sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kami akan meminimalkan ganti rugi lahan," ungkap Bambang.

Tujuan pemindahan ibu kota tersebut, menurut Bambang adalah untuk meminimalkan kesenjangan perekonomian antara wilayah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

"Tadi Presiden sampaikan bahwa ini grand strategy untuk mengurangi kesenjangan Jawa luar Jawa. Kita mulai otonomi 2001 namun ketika 2001 porsi (perekonomian) Jawa 55 persen dan luar Jawa 45 persen. Namun hari ini malah Jawa 58 persen. Artinya kita harus buat langkah yang tidak biasa, tak cukup dengan pemerataan infrastruktur atau Dana Alokasi Khusus (DAU), harus kongkrit dalam bentuk investasi di luar Jawa yakni industrialisasi berbasis hilirisasi Sumber Daya Alam," ungkap Bambang.

Artinya pabrik berbasis SDA pun tidak lagi di Jawa, namun di tempat masing-masing misalnya pabrik turunan kelapa sawit di Sumatera, turunan bauksit di Kalimantan dan turunan nikel di Sulawesi.

"Kedua, membangun ibu kota baru adalah upaya kita, dari sekian banyak pusat, hanya pusat pemerintahan yang bisa dipindahkan. Tidak bisa pusat bisnis. Pemerintahan itu bagian dari jasa yang akan berdampak pada wilayah sekelilingnya. Dampak yang menurut saya akan memperlambat makin besarnya kesenjangan," tambah Bambang.

Baca juga: Pemerintah pindahkan ibu kota karena beban di Pulau Jawa berat

Selain itu, pemerintah juga masih akan mengembangkan 10 kawasan metropolitan di Indonesia dengan pembagian 4 kawasan di Jawa dan 6 luar Jawa: yaitu Medan, Palembang, Banjarmasin, Denpasar dan Manado.

"Hal ini akan perkuat pembangunan di luar Jawa apakah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KI (Kawasan Industri) atau KSP (kawasan pariwisata). Selain mendatangkan turis, kami ingin kawasan pariwisata jadi pionir perkembangan ekonomi daerah," ungkap Bambang.


 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahok disebut jadi kandidat Kepala Badan Otorita IKN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar