Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemerintah sudah mengamankan lahan seluas 180 ribu hektare di kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

"Masalah tanah akan kami amankan, seperti Presiden katakan 180 ribu hektare sebagian besar, tidak semuanya, adalah tanah negara. Pekerjaan tanah relatif mudah," kata Sofyan di Istana Negara Jakarta, Senin.

Pada hari ini Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia seluas 180 ribu hektare di dua kabupaten yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

Baca juga: Pemerintah pastikan hutan lindung Kaltim tak akan terganggu

Baca juga: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru


Konferensi pers tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalill, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

"Walau konektivitas dan lain-lain perlu pembebasan lahan sesuai dengan undang-undang yang ada. Lalu tata ruang, begitu diputuskan maka tata ruang akan berbarengan dengan pekerjaan lainnya barang kali karena tanah negara, maka tugas pemanfaatan tanah akan lebih mudah," ungkap Sofyan.

Sofyan juga segera akan melakukan sejumlah tindakan agar tidak timbul spekulan tanah di wilayah ibu kota baru tersebut.

"Begitu nanti penetapan lokasi sudah dikeluarkan, maka kita akan lakukan 'lang freezing' supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan," tambah Sofyan.

Baca juga: Pemerintah putuskan Penajam Paser Utara kawasan ibu kota baru

Baca juga: Kepala Bappenas: pemindahan ibu kota paling lambat 2024


Sedangkan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan bahwa wilayahnya siap untuk menjadi lokasi ibu kota baru.

"Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemda siap, dan kami akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota Samarinda dan Balikpapan dan bupati Kutai Kertanegara dan bupati Penajam Paser Utara, dampak positif bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur tapi juga seluruh Kalimantan termasuk Tengah dan karena berbatasan dengan Sulawesi bagian Barat dan Sulawesi Selatan maka dampaknya juga akan dirasakan yaitu suplai dari bahan baku bangunan yang kualitasnya sangat bagus," kata Isran.

Isran pun optimistis bahwa akan lebih banyak dampak positif yang akan dirasakan masyarakat Kalimantan Timur bila ibu kota negara berada di posisi tengah Indonesia.

Baca juga: Pemerintah pindahkan ibu kota karena beban di Pulau Jawa berat

Baca juga: Komisi II: pemindahan ibu kota harus didukung aspek legalitas

 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019