Prolegnas bukan sekedar daftar keinginanJakarta (ANTARA) - Ketua DPR Bambang Soesatyo yang biasa disapa Bamsoet meminta anggota DPR terpilih periode 2019-2024 agar lebih cermat dan cepat dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Prolegnas bukan sekedar daftar keinginan yang disusun dari akumulasi usulan yang diajukan secara sektoral," kata Bamsoet dalam sambutannya di acara orientasi dan pemantapan Anggota DPD-DPR RI 2019-2024, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin.
Menurut dia, prolegnas harus benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang mendukung pembangunan nasional.
Baca juga: Jokowi: RUU 'warisan' DPR sebelumnya tidak dibahas lagi dari awal
Penggantian materi hukum warisan kolonial perlu lebih diprioritaskan karena sudah pasti tidak lagi sesuai dengan kondisi nasional saat ini. Kemudian perlu diprioritaskan pula undang-undang yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang yang mendukung program pembangunan nasional.
Bamsoet pun meminta anggota DPR periode mendatang dapat mengubah mekanisme dan tata cara pembuatan UU. Regulasi yang dibuat, menurutnya, harus bisa mengatur seluruh kebijakan pemerintah.
"DPR RI periode 2019-2024 akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh DPR di periode sebelumnya. Saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian, bahwa apa yang tadi telah digawangkan oleh presiden bahwa UU harus bisa mencakup kebijakan yang kita kerjakan dengan merubah mekanisme dan tata cara pembuatan UU," katanya.
Bamsoet juga berharap anggota DPR RI mendatang dapat bekerja dengan cepat dan menyelesaikan kebijakan atau regulasi dalam satu periode ke depan sehingga, menurutnya, tidak menghabiskan waktu dan biaya.
"Mudah-mudahan di jabatan nanti, UU yang belum terselesaikan bisa kita perbaiki sehingga ke depan paling tidak satu periode bisa diselesaikan sehingga tidak menghabiskan biaya negara dan tidak menghabiskan waktu," tuturnya
DPR RI periode 2019-2024 juga dituntut untuk bekerja keras mewujudkan demokrasi yang bukan sekedar prosedural melainkan juga substansial.
"Pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa demokrasi kita sebaiknya bukan sekedar demokrasi politik, tetapi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat," tutur politikus Golkar itu.
Baca juga: Anggota DPR-DPD terpilih dilatih soal nilai-nilai kebangsaan
Demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi alat atau sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sinisme dan rendahnya kepercayaan publik masih akan menjadi tantangan bagi DPR ke depan. Melalui DPR yang modern dan terbuka, kita akan terus berupaya menjawab kritikan tersebut dengan menyajikan informasi-informasi positif mengenai apa yang telah dilakukan oleh DPR," kata Bamsoet.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
