Ibu kota pindah, konstruksi dan properti jadi primadona investasi

Ibu kota pindah, konstruksi dan properti jadi primadona investasi

Gambar peta Pulau Kalimantan, diapit Pulau Sumatera di sebelah barat dan Pulau Sulawesi di sebelah timur, sebagai wilayah calon ibu kota baru pemerintahan. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Setelah ibu kota baru terbangun, investasi sektor perhotelan, restoran dan pariwisata yang akan menggeliat
Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menarik banyak investasi langsung terutama untuk sektor konstruksi dan properti.

Menurut Ekonom Indef Andry Satrio Nugroho saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, karakter ekonomi wilayah Kaltim yang dikenal sebagai wilayah pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi (migas), akan menarik pembangunan di sektor-sektor lain seperti konstruksi dan properti.

Hal itu karena karakter wilayah pertambangan sudah dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan.

Baca juga: Ibu kota pindah, Anies: Jakarta tetap simpul kegiatan perekonomian

Selain konstruksi dan properti, kata Andry, setelah pembangunan pusat pemerintahan berjalan di ibu kota baru, maka sektor-sektor lain seperti parawisata dan perhotelan akan menjadi primadona baru di Kaltim.

"Setelah ibu kota baru terbangun, investasi sektor perhotelan, restoran dan pariwisata yang akan menggeliat," kata Andry.

Pada Senin siang ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Ibu Kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden mengatakan pemerintah memiliki ketersediaan lahan seluas 180 hektar di provinsi itu. Hal itu juga akan membuat pemerintah untuk terus mengembangkan industrialisasi di Kaltim.

Tidak membutuhkan waktu lama, saat pembangunan berjalan, Andry memandang, konsumsi masyarakat akan menggeliat di Kaltim dan menyokong pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, jika melihat komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Kaltim, investasi dan ekspor tetap akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kaltim, bukan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, Andry mengapresiasi rencana pendanaan untuk pemindahan ibu kota yang meminimalisasi penggunaan anggaran dari APBN, melainkan dengan mengundang pembiayaan dari swasta. Namun dia mengingatkan untuk sektor-sektor pelayanan publik seperti transportasi dan juga rumah sakit, agar tidak sepenuhnya mengandalkan pembiayaan dari swasta.

"Jangan sampai fasilitas publik sepenuhnya diberikan kepada swasta karena nantinya justru tidak terjangkau oleh publik itu sendiri karena swasta lebih berorientasi pada profit," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan dipilihnya Kaltim karena lokasi yang strategis mengingat propinsi itu terletak di tengah-tengah Indonesia. Selain itu, Kaltim memiliki kota-kota yang sudah berkembang, seperti Kutai Kartangeara dan juga Samarinda serta Balikpapan.

Jokowi mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota tersebut mencapai Rp466 triliun. Tapi kebutuhan dana tersebut tidak akan dipenuhi pemerintah semuanya. Anggaran yang berasal dari APBN hanya sebesar 19 persen atau Rp88,5 triliun.

Sementara itu kebutuhan dana lainnya akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta maupun BUMN. Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Baca juga: AP II siap dukung pengembangan Ibu Kota di Kaltim
Baca juga: Ibu kota negara pindah, investasi swasta di Kaltim perlu dimudahkan

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menteri PPN rombak 43 regulasi untuk pindahkan Ibu Kota

Komentar