counter

Menakar kesiapan sektor transportasi calon ibu kota negara

Oleh Juwita Trisna Rahayu

Menakar kesiapan sektor transportasi calon ibu kota negara

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) dan pejabat terkait (dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Saat ini yang perlu ditingkatkan adalah panjang landasan minimal harus 3.000 meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa masuk
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada Senin (26/8).

Lokasi tepatnya, yaitu di antara kabupaten di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden melihat pemindahan ibu kota negara penting karena beban perekonomian Indonesia yang terlalu berat apabila terus ditopang oleh Jakarta dan Pulau Jawa.

Bukan hanya sebagai pusat perekonomian, Jakarta juga memainkan peranan vital sebagai pusat pemerintahan serta memegang dua pelabuhan dan bandara terbesar.

Karena itu, pemindahan ibu kota dilihat sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, namun tetap menyisakan pertanyaan, terutama kesiapan infrastruktur transportasi karena kedua kabupaten calon wilayah ibu kota itu dipisahkan oleh Teluk Balikpapan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur sudah cukup lengkap dengan adanya dua bandara, yaitu di Samarinda, yakni Bandara APT Pranoto dan Bandara Sepinggan, Balikpapan.

Selain itu juga didukung dengan pelabuhan, yakni Pelabuhan Semayang dan tengah dibangun Tol Samarinda-Balikpapan sepanjang 99,35 kilometer.

Namun, ia mengakui baik sarana maupun prasarana transportasi di Bumi Borneo itu masih harus ditingkatkan

“Saat ini yang perlu ditingkatkan adalah panjang landasan minimal harus 3.000 meter sehingga pesawat-pesawat besar bisa masuk,” ujarnya.

Dalam rencana induk Kementerian Perhubungan, sudah ada rencana pembangunan jalan kereta api, namun untuk kereta logistik.

“Tetapi dengan menjadi ibukota, maka akan dipikirkan juga soal kereta penumpang," ujarnya.

Perlu Dikembangkan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan Provinsi Kalimantan Timur masih berpotensi untuk dikembangkan infrastruktur, terutama transportasi darat.

“Sangat memungkinkan karena memang belum banyak jalan yang dibangun, masih memungkinkan (untuk dikembangkan),” ujar Budi Setiyadi.

Sekarang ini sedang dikerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Progres pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen, diprediksi selesai tahun 2021. Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 kilometer dan waktu tempuh bisa satu jam.

Juga sedang dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer yang menyediakan dua lajur untuk sepeda motor.

Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

Pengamat Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno berpendapat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur nampak lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung.

Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan.

“Namun transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta. Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, belum memadai,” ujarnya.

Meskipun demikian, sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis.

Baca juga: Pemerintah putuskan Penajam Paser Utara kawasan ibu kota baru

Fokus Angkutan Massal

Djoko menuturkan kota negara baru harus berfokus pada angkutan massal bukan pribadi dengan dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning).

“Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung,” kata Djoko.

Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. Kendaraan bermotor listrik dapat didorong wajib digunakan di kawasan ibukota negara yang baru ini.

Fasilitas untuk kendaraan tidak bermotor (seperti pejalan kaki dan pesepeda) harus lebar yang dilindungi pohon peneduh.

Selain itu, jalur sepeda tidak disatukan dengan jalur kendaraan bermotor, terkecuali diberikan pembatas fisik, tidak hanya berupa lajur sepeda (bike lane) saja.

Demikian pula penyediaan layanan sarana transportasi umum yang humanis sudah harus direncanakan dengan matang.

Menurut Djoko, paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan.

“Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT),”katanya.

Untuk jaringan rel di kedua bandara perlu direncanakan dan bisa diwujudkan.

Jaringan rel tersebut sekaligus dapat menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang melewati ibukota negara.

Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartenaga harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibu kota negara yang baru.

Terkait angkutan sungao, menurut dia, dengan pemilihan ibu kota negara baru di Kaltim merupakan peluang menata angkutan sungai di Sungai Mahakam dengan panjang 900 kilometer.

“Selama ini, keberadaan angkutan sungai kurang dapat perhatian. Musim kemarau tiba, angkutan sungai ke pedalaman terhambat. Debit air dangkal, kapal sulit berlayar.,” katanya.

Untuk itu, diperlukan modernisasi teknologi kapal dan bantuan subsidi operasional untuk keberlangsungan. Angkutan sungai tidak hanya angkut penumpang juga ada logistik kebutuhan masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai.

Nantinya, dia memperkirakan, mobilitas penduduk memakai transportasi laut dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pulau Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan akan semakin banyak menuju Kalimantan Timur.

"Layanan operasional kapal laut harus dibenahi. Tidak seperti sekarang, keselamatan kapal laut cukup memprihatinkan. Pembenahan layanan juga harus dilakukan di pelabuhan," ujar Djoko.

Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan diharapkan bisa mempercepat pengembangan wilayah di sepanjang jalan pararel perbatasan di Kalimantan (1.755 kilomter) yang hampir selesai dibangun.

Ibu kota negara baru juga harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan.

Baca juga: Gubernur minta pembangunan kereta api dipercepat dukung ibu kota
Baca juga: Gubernur Kaltim nilai spekulan tidak bisa mainkan lahan calon ibu kota


Oleh Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jembatan Pulau Balang tahap dua baru 70 persen

Komentar