Tim Satker Kementerian PUPR tinjau kondisi RTLH tidak dapat bantuan

Tim Satker Kementerian PUPR tinjau kondisi RTLH tidak dapat bantuan

Tim Satker dan PPK dari Kementerian PUPR saat meninjau rumah tidak layak huni (RTLH) yang tidak mendapat bantuan perbaikan rumah di Desa Mangunan, Bantul, DIY (Foto ANTARA/Hery Sidik)

Saya harap dibantu lagi karena rumah masih tanah, apalagi kondisi keluarga seperti itu, kalau dapat bantuan saya pikir tidak ada yang iri
Bantul (ANTARA) - Tim Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI meninjau kondisi rumah tidak layak huni yang tidak mendapat bantuan perbaikan rumah di Desa Mangunan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu.

Salah satu anggota tim dari rombongan Satker dan PPK Kementerian PUPR wilayah DIY Nur Janis di Mangunan, Kecamatan Dlingo,  Bantul, Sabtu, mengatakan tinjauan lapangan itu menindaklanjuti pemberitaan tentang rumah yang masih tidak layak huni (RTLH), namun tidak mendapat bantuan pada 2019.

"Sebagai pengawal aspirasi anggota DPR terkait dengan program Kementerian PU yaitu BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), kita berkunjung ke sini untuk memastikan kaitan dengan pemberitaan rumah yang semestinya layak dapat bantuan tapi tidak mendapat bantuan," katanya.

Dari hasil tinjauan ke rumah Mujiyo di Pedukuhan Kediwung, Desa Mangunan itu, memang diakui kondisi rumah masih tidak layak, karena meski sudah berdinding tembok namun semua belum dilapisi semen, bahkan pada bagian dalam rumah masih beralaskan tanah dan bersekat anyaman bambu usang.

"Setelah dikroscek kondisinya seperti ini, struktur bangunan kuat tapi di dalam memprihatinkan, setelah melihat di lapangan, kenapa di tahun 2019 tercecer dari program BSPS karena ternyata sudah pernah mendapat bantuan yang sama pada 2012," katanya.

Dia mengatakan salah satu syarat untuk menerima bantuan BSPS dari pemerintah adalah belum pernah menerima bantuan program yang sama atau rumah tersebut tidak layak huni, meski begitu untuk rumah Mujiyo akan diusulkan untuk menerima bantuan pada 2020.

"Kita lihat apakah nanti bisa diusulkan di 2020, akan kita usahakan, dan minta dukungan dari lurah desa agar diusulkan melalui aspirasi DPR RI agar ada kearifan untuk mendapat bantuan. Jadi kita datang ke lokasi ini untuk memastikan itu," katanya.

Kepala Desa Mangunan Jiono Ikhsan mengatakan menyambut baik kunjungan tim dari Kementerian PU, namun diakui rumah milik Mujiyo pada 2019 tidak diusulkan menerima bantuan BSPS karena setelah dilihat datanya pernah menerima bantuan pada 2012.

Sebelum mengusulkan bantuan perbaikan RTLH di desanya, pihak desa telah mengumpulkan ketua rukun tetangga (RT) di seluruh Mangunan dan didapati ada sekitar 450 RTLH untuk kemudian diusulkan menerima bantuan BSPS.

"Tetapi yang disetujui mendapat bantuan sebanyak 227 rumah, namun ternyata masih banyak RTLH yang belum dapat bantuan. Untuk itu kita akan usulkan di 2020 termasuk rumah Pak Mujiyo ini, karena meski sudah mendapat bantuan senilai Rp6 juta pada 2012, kondisinya masih belum layak," katanya.

Apalagi, kata dia, keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya mencari rumput yang hasilnya terkadang tidak cukup untuk  kebutuhan sehari-hari.

"Saya harap dibantu lagi karena rumah masih tanah, apalagi kondisi keluarga seperti itu, kalau dapat bantuan saya pikir tidak ada yang iri," katanya.

Baca juga: Kemen PUPR sebut masih ada 3,4 juta rumah tidak layak huni
Baca juga: Pemerintah bedah ribuan rumah tidak layak huni di Jambi dan Papua

Pewarta: Hery Sidik
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar