Istana: Integritas Pansel KPK tak perlu dipertanyakan

Istana: Integritas Pansel KPK tak perlu dipertanyakan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ANTARA/Bayu Prasetyo/pri)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta masyarakat tak mempermasalahkan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang telah dipilih Panitia Seleksi ( Pansel) nantinya.

Ia yakin integritas Pansel tak perlu dipertanyakan lantaran sudah teruji.

Baca juga: Presiden Jokowi minta pansel koreksi nama capim KPK

Baca juga: Presiden tidak tergesa-gesa untuk putuskan 10 nama capim KPK

Baca juga: Pansel Capim KPK telah pilih 10 nama, polemik agar diakhiri


Mantan Panglima TNI juga memastikan pansel bukan bagian dari pemerintah.

"Orang pansel integrity-nya menurut saya enggak perlu dipertanyakan. Ada Pak Hendardi, ada Yenti, ada Indriyanto. Yang relatif kan enggak ada, jauh dari anu ya, jauh dari pemerintah. Bukan orang pemerintah," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.

Moeldoko mengatakan pansel merupakan lembaga sementara yang berkekuatan hukum yang dibentuk presiden.

Untuk itu ia meminta semua pihak menghormati keputusan pansel.

Dia juga yakin profesionalitas pansel terjamin karena terdiri dari berbagai macam latar belakang profesi.

Moeldoko pun yakin capim yang dipilih pansel nantinya orang yang tepat.

"Kan tim seleksi itu memiliki independensi yang sangat tinggi. Sebagian otoritas presiden diberikan kepada tim seleksi. Karena dasarnya kan keppres. Kan begitu," ujar Moeldoko.

"Jadi ya percayakan pada itu. Toh itu juga terdiri dari berbagai komponen berbagai profesi. Jadi, sudahlah, percayakan kepada tim. Kalau diributkan terus bagaimana," katanya.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan 10 nama capim ke Presiden Joko Widodo, Senin pukul 15.00 Wib.

Selanjutnya Presiden akan mengirimkan 10 nama ke DPR, untuk kemudian dipilih 5 sebagai Pimpinan KPK 2019-2023.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden sebut dalam UU KPK tak ada pengembalian mandat

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar