... apakah dana Otsus yang besar itu dapat terserap secara maksimal sampai ke rakyat bawah di pedesaan?...
Jakarta (ANTARA) - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menilai kebijakan Presiden Joko Widodo membangun infrastruktur di Papua sudah sangat tepat guna mengejar percepatan pembangunan Papua dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

"Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Rizal Djalil pada diskusi peluncuran buku karya Djalil, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah pusat mengambil dana dari Papua sebesar Rp29 triliun tapi memberikan dana untuk Papua sebesar Rp90 triliun melalui dana Otonomi Khusus Papua untuk percepatan pembangunan di tanah Papua.

"Namun, apakah dana Otsus yang besar itu dapat terserap secara maksimal sampai ke rakyat bawah di pedesaan?" tanya dia.

Mantan politisi PAN itu meminta pemerintah dapat menyoroti dan mencermati penyerapan anggaran di Papua secara lebih rinci. Dia mencurigai ada sebagian dana Otsus Papua yang tidak terserap sampai ke rakyat bawah, sehingga program kesejahteraan masyarakat berjalan lamban.

Ia mengusulkan, agar pemerintah dapat mengevaluasi pola pemberian dana Otsus Papua dan membuat skema baru pemberian dana Otsus yang lebih efisien dan optimal. Secara global, dia mengusulkan, agar besaran pemberian dana Otsus Papua itu lebih besar di tingkat kabupaten/kota dari pada di tingkat provinsi.

Mantan anggota Komisi XI DPR ini juga melihat demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi Papua pada pekan lalu adalah akumulasi dari beberapa persoalan sosial ekonomi yang terjadi di Papua, antara lain, antara lain adanya kesenjangan sosial dan kemiskinan di Papua.

Menurut dia, dengan pemerintah memperbaiki skema pemberian dana Otsus ke Papua diharapkan dapat terserap lebih maksimal, sehingga percepatan pembangunan di Papua, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019