Mendagri pastikan pemerintahan di semua daerah berjalan normal

Mendagri pastikan pemerintahan di semua daerah berjalan normal

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berjalan di belakang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan) dan Ketua Umum PDIP 2019-2024, Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) usai santap siang di gedung Lembaga Ketahanan Nasional RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diminta sebagai juru bicara untuk kondisi di Papua terkini
Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan pemerintahan  di semua daerah saat ini berjalan normal  setelah sebelumnya dia melakukan konfirmasi ke setiap kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Saya setiap hari menelepon Gubernur, Bupati, Walikota agar layanan masyarakat itu berjalan," ujar Tjahjo ketika ditemui di gedung Lembaga Ketahanan Nasional Jakarta, Kamis.

Tjahjo mengatakan sekecil apapun pelayanan yang diberikan, pelayanan publik tetap mengemban tanggung jawab untuk melaksanakannya.

"Selama masih ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa difungsikan, sekecil apapun harus berjalan," kata dia.

Mengenai konflik yang berlangsung di Papua, Tjahjo mengatakan sudah ditunjuk langsung Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk berbicara.

"Menteri lain tidak boleh bicara (soal Papua)," kata Tjahjo.

Baca juga: Papua Terkini - Kapolri jenguk anggota Polri korban demo Deiyai-Wamena

Baca juga: Papua Terkini- PTRI Jenewa jelaskan situasi Papua kepada KT HAM PBB


Baca juga: Papua Terkini - Kemensos siapkan Rp1 miliar bagi korban konflik Papua

Aksi demo anarkis yang terjadi di Papua dan Papua Barat sempat menyebabkan aktivitas di sekitarnya lumpuh akibat sejumlah bangunan termasuk warung milik warga ludes terbakar.

Hingga kini, kondisi di Papua dan Papua Barat berangsur normal. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menjelaskan bahwa aktivitas masyarakat di Papua dan Papua Barat sudah normal kembali. Demikian pula, pelayanan publik di perkotaan, seperti transportasi, pelabuhan, bandara, dan terminal yang sudah berjalan seperti semula.

Pemerintah juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pimpinan MPR nilai evaluasi pilkada langsung perlu kajian serius

Komentar