Soal yang mendasar kenapa pengembangan garam di NTT sejauh ini belum signifikan karena terhambat keabsahan lahan garapan
Kupang (ANTARA) - Pengamat ekonomi James Adam mengungkapkan keabsahan lahan menjadi penghambat utama pengembangan garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga belum berkembang signifikan.

"Soal yang mendasar kenapa pengembangan garam di NTT sejauh ini belum signifikan karena terhambat keabsahan lahan garapan," kata James Adam di Kupang, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan pengembangan garam di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai sangat potensial sebagai penyumbang utama pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Baca juga: Mendag dorong NTT jadi sentra garam dan daging nasional

Menurut dia, NTT memiliki potensi besar sebagai penyumbang terbesar pemenuhan kebutuhan garam nasional dengan potensi lahan mencapai 21.000 hektare yang tersebar di provinsi berbasis kepulauan itu.

Hanya saja, menurutnya, pengembangan garam sejauh ini tidak tumbuh signifikan karena status lahan yang masih dipersoalkan di banyak tempat.

"Ada yang dari warga bilang punya lahan tapi diklaim perusahaan, ada perusahaan bilang dia punya tapi tidak dikasih izin operasi, dan lainnya," kata konsultan Internasional Fund for Agricultural Development (IFAD) untuk Program Pemberdayaan Ekonomi itu.

Baca juga: Harapan dan ambisi menjadikan NTT pemasok utama garam nasional

James mengatakan persoalan lahan ini juga diketahui ketika pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kupang untuk melakukan riset tentang pengembangan garam rakyat di kabupaten setempat, salah satunya di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur.

Di Nunkurus, lanjutnya, bahkan baru dikembangkan dan berporduksi sekitar 10 hektare dari potensi lahan yang mencapai sekitar 600 hektare.

Baca juga: Jokowi : Potensi garam NTT capai 21 ribu hektare

"Hambatan lahan ini juga muncul di daerah lain seperti di Nagekeo, Pulau Flores, Malaka, dan lainnya," katanya.

Menurut dia, untuk itu pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius pada persoalan lahan agar diselesaikan secara baik dan adil sehingga pengembangan garam berjalan lancar dengan dukungan masyarakat setempat.

"Sebab kalau tidak maka produksi garam kita tidak bisa berjalan secara berkelanjutan dan tentu kita sulit untuk memenuhi kebutuhan nasional," katanya.

Baca juga: Jokowi ingin memastikan kekurangan garam mulai diatasi
 

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019