Negara anggota ASEAN tersebut yang memiliki perbatasan di darat dan laut dengan China sampai memberi penilaian bahwa Beijing sebagai pihak “agresor” karena mengerahkan kapal survei geologi Hai Duong 8 dengan pengawalan sejumlah kapal, melanggar batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Vietnam di LCS pada Juli lalu.
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam merupakan empat negara anggota ASEAN yang memiliki wilayah di LCS. Wilayah-wilayah mereka sebagian diklaim milik China. Setidaknya Vietnam tampak menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya.
Sudah berbagai saluran ditempuh Vietnam dan berinteraksi dengan China termasuk menyampaikan nota protes, permintaan agar China segera menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu, menarik semua kapalnya dari perairan Vietnam, menghormati kedaulatan dan yurisdiksi bagi hubungan bilateral, stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Pasukan maritim Vietnam terus melaksanakan langkah-langkah tegas untuk menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi dengan cara damai dan legal guna melindungi perairan Vietnam.
Insiden serius tersebut sudah dibahas dalam Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-52 di Bangkok beberapa waktu lalu dan konferensi-konferensi terkait lainnya. Banyak negara menyatakan kecemasan mendalam atas perkembangan ini. Secara khusus wakil Vietnam membuat pernyataan yang cukup keras dengan menyebut China sebagai “agresor” di LCS ketika bertemu dengan para wakil negara-negara ASEAN.
Vietnam memandang aktivitas-aktivitas paling belakangan yang dilakukan China di LCS menunjukkan bahwa Beijing terus melanggar hukum internasional termasuk di dalamnya Konvensi PBB mengenai Hukum Laut 1982 (UNCLOS).
Ketegangan-ketegangan di LCS meningkat akibat pelanggaran kedaulatan Vietnam dan juga hukum internasional. Lingkungan keamanan, stabilitas dan perdamaian di LCS dan negara-negara lain di kawasan dan dunia terancam.
Kepentingan bersama
Vietnam telah berulang kali menegaskan bahwa menjaga ketertiban, perdamaian dan keamanan di LCS adalah kepentingan bersama negara-negara di dalam dan di luar kawasan serta masyarakat internasional. Oleh karena itu, Hanoi mengharapkan negara-negara terkait dan komunitas internasional untuk bekerja sama berkontribusi dalam perlindungan dan pemeliharaan kepentingan bersama ini.
Baca juga: Vietnam minta China tarik kapal dari ZEE-nya
Tu Chinh yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Vietnam dilanggar armada Hai Duong 8 dan lokasinya juga jauh dari daratan China (sekitar 600 mil laut). Argumen China sebelumnya ketika datang untuk mengklaim sengketa dengan Vietnam adalah bahwa wilayah tersebut berada dalam "garis lidah sapi" yang tidak adil dan sepihak dari China atau bagian dari apa yang disebut "perairan kepulauan Changsha". Namun, keputusan Arbitrase Pengadilan Permanen (PCA) pada 2016 menolak klaim itu..
Baru saja, Asosiasi Pengacara Demokratis Internasional (IADL) yang berkedudukan di Brussels telah bertahun-tahun menyerukan penyelesaian damai sengketa di LCS sesuai dengan hukum internasional, karena sengketa ini menimbulkan ancaman bagi perdamaian, keamanan, stabilitas, kerja sama dan pembangunan regional dan internasional.
Organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) itu didirikan pada tahun 1946 untuk mendukung dan menegakkan hukum internasional, lebih khusus untuk menegakkan tujuan Piagam PBB bagi penyelesaian sengketa dengan damai dan hak-hak negara untuk pembangunan, kesetaraan ekonomi dan akses ke pencapaian ilmiah serta sumber daya alam mereka sendiri .
IADL menyadari eskalasi ketegangan provokatif baru-baru ini di LCS yang secara negatif memengaruhi keamanan dan keselamatan laut di wilayah tersebut. Peningkatan ini yang harus menjadi perhatian besar masyarakat internasional mencakup pada April 2019 ada peningkatan kehadiran kapal-kapal China di sekitar pulau Thi Tu - daerah yang dipersengketakan dengan Filipina pada April 2019; pada Mei 2019, kapal penjaga pantai China berpatroli di sekitar Luconia Shoals, yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Malaysia.
Terutama, sejak awal Juli 2019, China mengizinkan kapal survei minyak Haiyang Dizhi 8 dan kapal-kapal pengawalnya beroperasi secara ilegal di ZEE dan landas kontinen Vietnam di LCS. Tindakan ini jelas telah melanggar kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam sebagaimana dinyatakan dalam UNCLOS 1982.
IADL meminta agar China segera berhenti melanggar kedaulatan, hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam, berhenti melakukan kegiatan yang semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan antara pihak-pihak terkait dan mulai berkonsentrasi untuk membangun rasa saling percaya untuk menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas di Vietnam, LCS khususnya dan di kawasan itu pada umumnya.
IADL meminta pihak terkait untuk menghormati dan mematuhi Deklarasi Kode Etik di LCS (DOC) serta membangun dan menerapkan Kode Etik Perilaku (COC), yang mengikat secara hukum dan berdasarkan hukum internasional.
Orgabisasi itu lebih memilih demiliterisasi total wilayah LCS tetapi singkatnya, menekankan pentingnya dan perlunya mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, yang melarang penggunaan kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan, untuk mempertahankan kebebasan navigasi dan penerbangan di kawasan itu.
Pihak terkait didesak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai berdasarkan hukum internasional untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
Hanoi mengirim pesan yang jelas kepada China bahwa Vietnam akan memperkuat kemitraan militer yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelestarian status quo di LCS, jika Beijing terus menantangnya.
Setiap serangan terhadap bagian yang diduduki Vietnam di LCS akan menimbulkan ledakan besar-besaran sentimen anti-China di Vietnam. Ini dapat mengganggu hubungan bilateral dan juga stabilitas kawasan.
Baca juga: Kapal China dan Vietnam saling berhadapan di LCS di tengah ketegangan
Baca juga: Vietnam sangat prihatin soal perkembangan di Laut China Selatan
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
