Bangun ibu kota tanpa rusak lingkungan

Bangun ibu kota tanpa rusak lingkungan

Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya di Jakarta, Senin (9/9/2019), mengingatkan pemerintah agar membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan sekitar. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya mengingatkan pemerintah agar membangun Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan sekitar.

"Indonesia harus tunjukkan sebagai salah satu negara besar bisa membangun tanpa merusak, itu yang ingin kami lihat dari pemerintah," kata dia di Jakarta, Senin.

Harapannya, dengan berbagai masalah yang ada terkait perizinan tambang maupun arus listrik yang sering padam di Kalimantan harus diselesaikan oleh pemerintah terutama tanpa merusak lingkungan.

"Khususnya di Kalimantan Timur ini menjadi pekerjaan utama," kata dia.

Baca juga: Jadi ibu kota baru, Kementerian ESDM tambah jargas di Penajam

Baca juga: Pemda Kaltim perlu kaji pelabuhan perikanan untuk ibu kota baru

 

Selamat datang di ibu kota baru Indonesia



Wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya berimbas pada lingkungan sebagai contoh perambahan kawasan hutan. Yayasan Madani Berkelanjutan memandang hal tersebut pasti akan terjadi setiap adanya pembangunan.

Namun, dampak lingkungan tadi dapat ditekan atau diminimalisir apabila pemerintah memiliki solusi atau rencana matang tanpa harus merusak bahkan eksploitasi alam secara besar-besaran.

Pada dasarnya, Madani berpandangan selama ini mazhab pembangunan di Tanah Air memang harus merusak. Sebagai contoh menebang hutan, penggalian kawasan dan sebagainya. Namun, adanya konsep pembangunan berkelanjutan serta diperkuat Kesepakatan Paris (Paris Agreement), aspek lingkungan harus diperhatikan secara serius.

"Artinya proses pembangunan tidak bisa dipisahkan dari daya dukung lingkungan," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar bagaimana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tanpa harus merusak lingkungan tadi.

Yayasan itu juga memberikan masukan agar Indonesia di bawah komando Presiden Jokowi memperjelas akar persoalan pemindahan ibu kota dengan cara inklusif, partisipatif serta transparan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota akan berlokasi di dua kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jokowi menjelaskan bahwa yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan saja sehingga Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa, dan transportasi. Biaya pemindahan serta pembangunan berbagai infrastruktur bisa mencapai Rp466 triliun.*

Baca juga: Agar daya tariknya kuat, libatkan kreator ciptakan ikon Ibu Kota baru

Baca juga: GGGI: Indonesia punya 'safeguards' lingkungan bagus pindahkan ibu kota

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar