Jakarta (ANTARA News) - Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), M. Yusuf Asy`ari diminta jangan menaikan harga Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di tengah-tengah turunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan BBM. "Pemerintah diminta jangan dengan mudah digiring pengembang untuk menaikan harga Rusunami serta secara tegas menolak usulan kenaikan Rusunami," kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia, Panangian Simanungkalit di Jakarta, Kamis. Menurut dia, pemerintah jangan sampai mematahkan semangat masyarakat yang mulai pindah dari hunian konvensional ke hunian bertingkat (vertikal) yang sebenarnya lebih hemat energi karena tidak akan membuat kemacetan lalulintas. Apabila pemerintah gegabah mengikuti keinginan pengembang untuk menaikan harga Rusunami sekitar 15 sampai 20 persen di tengah jalan akan menimbulkan ketidakpastian di pasar serta akan mengacaukan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), SBI, serta inflasi. Panangian mengatakan, dengan adanya kenaikan BBM tersebut seharusnya pengembang justru menjadi momentum untuk meningkatkan volume pasokan Rusunami bukan malah membuat pasar yang sedang susah payah dibangun menjadi rusak. Menurut dia, dengan harga saat ini sebenarnya Rusunami tetap dapat dibangun dengan melakukan efisiensi, menurunkan marjin, serta melakukan value enginering (rekayasa teknis tanpa harus mengurangi kualitas). "Pemerintah jangan mau dipermainkan spekulan seperti BBM maupun harga besi. Harus berani mengambil sikap agar pasar tidak bersikap negatif dengan menganggap pemerintah tidak konsisten," katanya. Menurut dia, pengembang hanya menggertak saja kalau tidak mau membangun Rusunami. Sekarang lihat saja kalau mereka tidak bersedia membangun mau makan apa mereka apalagi tanahnya untuk Rusunami sudah dikunci pemerintah semuanya. Dia minta agar jangan membuat kebijakan perumahan rakyat tersebut dipolitisasi apalagi sampai kemudian memanfaatkan anggaran untuk subsidi. "Itu kan hanya akal-akalan pengembang harga dinaikan kemudian subsidi dinaikan juga dengan dalih agar harga terjangkau," ujarnya. Menurut Panangian seharusnya anggaran subsidi itu justru ditambah agar pembeli juga semakin bertambah. Jadi bukan kemudian besarannya dinaikan atau bahkan golongan penerimanya ditingkatkan. Berdasarkan data kata Panangian, pasokan Rusunami bagi masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp5,5 juta pada tahun 2008 ini masih terbatas 4.550 unit dibandingkan dengan total pasokan hunian bertingkat yang mencapai 7.905 unit. Bahkan apabila dilihat secara kumulatif total pasokan hunian bertingkat mencapai 46.368 unit dihitung sejak tahun 2001.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008