counter

Anggota DPR ingatkan penanganan Papua harus komprehensif

Anggota DPR ingatkan penanganan Papua harus komprehensif

Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja, pada diskusi "Membedah UU Otsus Papua", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (10/9/2019). (Antaranews/Riza Harahap)

"Angka kemiskinan di Papua sekitar 27 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional yakni sekitar tujuh persen," katanya.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengingatkan untuk menangani persoalan di Papua yang terkadang muncul situasi memanas, harus dilakukan secara komprehensif dan tidak bisa hanya secara parsial dan temporer.

"Pemerintah pusat maupun tokoh masyarakat Papua harus memiliki kesamaan tekad untuk mengatasi persoalan Papua secara komprehensif dan permanen, sehingga situasi di Papua selalu kondusif dan masyarakatnya bisa sejahtera seperti di daerah lainnya," kata Abdul Hakam Naja pada diskusi "Membedah UU Otsus Papua", di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Hakam Naja, salah satu persoalan di Papua adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi. "Angka kemiskinan di Papua sekitar 27 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional yakni sekitar tujuh persen," katanya.
Baca juga: Akademisi: Perlu pendekatan kultural dalam menyelesaikan masalah Papua

Mengatasi kondisi kemiskinan di Papua, menurut dia, pemerintah pusat memberikan bantuan dana sangat besar untuk percepatan pembangunan di Papua melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Namun, bantuan dana Otsus yang diberikan secara gelondongan dan nilainya sangat besar, menurut Hakam, masih minim pengawasan dan progres perkembangannya seteah hampir 20 tahun masih sangat lamban.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga melihat Presiden Joko Widodo melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan di Papua untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua.

Hakam memuji langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian besar kepada Papua, tapi di sisi lain dia mengkhawatirkan jalan raya yang dibangun itu justru dimanfaatkan oleh korporasi yang menguasai hutan dan pertambangan di Papua. Sementara, masyarakat Papua yang miskin masih tetap tinggal di pegunungan, tidak bisa memanfaatkan infrastruktur jalan raya yang sudah dibangun.
Baca juga: Papua Terkini - Jokowi janjikan 1.000 sarjana Papua bekerja di BUMN

Hakam menjelaskan, pemerintah pusat hendaknya melakukan pendekatan secara menyeluruh di Papua untuk mengetahui secara pasti apa kebutuhan masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, misalnya pembekalan keterampilan dan bantuan modal usaha.

"Masyarakat Papua yang masih miskin dan bodoh, perlu diberikan pendidikan secara masif, agar menjadi lebih cerdas sehingga dapat mengatasi kemiskinan," katanya pula.

Hakam juga mengusulkan, agar pemerintah pusat membuat "road map" atau peta jalan pembangunan di Papua, sehingga apa saja pembangunan yang dilakukan serta tahapannya sudah sampai ke mana, dapat diketahui. "Kalau pun pemerintahan berganti, tapi peta jalan pembangunan Papua dapat menjadi indikator," katanya lagi.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar