counter

Papua Terkini- MRP pastikan tak pernah keluarkan Maklumat 06/MRP/2019

Papua Terkini- MRP pastikan tak pernah keluarkan Maklumat 06/MRP/2019

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib. (ANTARA News Papua/Evarukdijati)

MRP tidak pernah mengeluarkan maklumat tersebut, dan menempuh jalur hukum untuk memproses pelaku dan penyebar maklumat palsu tersebut.
Jayapura (ANTARA) - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan MRP tidak pernah mengeluarkan maklumat nomor: 06/MRP/2019 tentang seruan kepada mahasiswa Papua di seluruh di wilayah Indonesia untuk kembali ke Papua dan melanjutkan studinya di Tanah Papua, bila tidak ada jaminan keamanan dan kenyamanan di tempat studi mereka itu.

MRP tidak pernah mengeluarkan maklumat tersebut, dan menempuh jalur hukum untuk memproses pelaku dan penyebar maklumat palsu tersebut.

"MRP sangat menyesalkan beredarnya maklumat yang dikeluarkan tanggal 9 September," ujar Timotius Murib dalam keterangan pers, di Jayapura, Selasa.

Dia menyatakan, maklumat tersebut adalah upaya dari pihak-pihak yang mencoba merongrong wibawa lembaga MRP dan memecah belah orang asli Papua.

Karena itu, MRP akan menempuh jalur hukum untuk memproses pelaku pembuat dan penyebar maklumat palsu itu.
Baca juga: Mahasiswa yang belajar di luar Papua jangan terprovokasi isu eksodus

MRP sebelumnya telah mengeluarkan maklumat 05 tertanggal 21 Agustus terkait upaya MRP menyikapi dan menyelesaikan masalah rasisme, persekusi dan pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua yang sedang studi di beberapa kota di Indonesia.

Tidak ada tempat untuk kekerasan di Tanah Papua yang masyarakatnya punya jiwa demokratis dan beragam, kata Murib.
Baca juga: Pemkab Mamteng lakukan pendekatan agar mahasiswanya kembali berkuliah

Ketua MRP itu menyatakan, pihaknya merekomendasikan pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan yang berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

MRP menilai penutupan akses internet bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi dapat berdampak pada memperburuk ketegangan situasi di Tanah Papua.
Baca juga: LMA Port Numbay sayangkan kepulangan ratusan mahasiswa Papua

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar