Susi mengatakan Kementerian KKP mendukung dengan sangat, misalnya daerah Maluku untuk dapat tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan. Karena apa? Karena Maluku sangat luas dan memang betul menyumbang banyak ikan, karena memang nelayannya kebanyakan hidup dari laut,
Menurut Susi Pudjiastuti, penambahan anggaran itu menurutnya diperlukan untuk penambahan infrastruktur penunjang karena banyak daerah yang belum memiliki pelabuhan besar yang mumpuni.
Baca juga: Legislator: Pernyataan Gubernur Maluku ke Menteri Susi bukan ancaman
"Tak hanya Maluku, hal ini berlaku bagi semua daerah perikanan yang potensial seperti Papua, Natuna, Bitung, dan berbagai daerah lainnya. Ia berpendapat bahwa setiap daerah yang memberikan sumbangsih pendapatan tinggi dari sektor apapun harus dinaikkan anggarannya," kata Susi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Rabu.
Mengingat potensi-potensi di berbagai daerah yang begitu besar, pemerintah juga mengizinkan kapal-kapal dari daerah lain untuk menangkap di zona penangkapan tertentu.
Namun untuk memaksimalkan pendapatan daerah, Menteri Susi mengimbau agar masing-masing daerah membuat Perda kewajiban melaporkan tangkapan di pelabuhan-pelabuhan daerah penangkapan.
Baca juga: Soal moratorium laut, Gubernur Maluku tagih janji Menteri Susi
Ia mencontohkan Maluku. 13 pelabuhan di Maluku bisa dipakai untuk docking dan landing kapal-kapal dari daerah luar, misalnya Jawa supaya melakukan bongkar muat di sana. Hal ini perlu agar Pemerintah Provinsi Maluku bisa memungut retribusi dari hasil tangkapan kapal-kapal di perairan Maluku.
Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail menagih janji Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, terkait moratorium laut di Maluku untuk sesegera mungkin merealisasikan janjinya bagi pengembangan dan pengelolaan potensi sumber hayati laut, terutama ikan di daerah ini.
"Saya mengapresiasi sikap dari Menteri Susi yang menyikapi rencana melakukan moratoroium laut Maluku dengan mengirimkan tim ke Ambon pada 5 September 2019 dipimpin Sekjen Kementerian dan Kelautan Nilanto Perbowo. Namun, beliau hendaknya merealisasi apa yang pernah dijanjikan," kata Gubernur Murad, di Ambon, Kamis (5/9).
Tim KKP lainnya yang menemui Gubernur Murad adalah Dirjen Tangkap M Zulficar, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan (PSDKP) Agus Suherman, Ketua Satgas 115 ilegal fising KKP, Junus Husein serta Direktur Pelabuhan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap, Frist Lesnussa, di mana pembicarangan berlangsung selama tiga jam.
Gubernur mengakui ancaman moratorium laut itu karena kurangnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, makanya disepakati untuk diperbaiki dengan Menteri Susi merealisasikan janji-janjinya, termasuk apa yang sebenarnya menjadi hak masyarakat Maluku.
"Saya mengapresiasi langkah cepat Menteri Susi, bahkan mengutus sekjen, dua dirjen, Ketua Satgas 115 illegal fishing KKP, dan satu direktur untuk membicarakan apa yang sesungguhnya disuarakan karena merupakan hak Maluku untuk pengembangan dan pengelolaan potensi ikan dengan kontribusi besar bagi Indonesia," ujarnya.
Karena itu, telah disampaikan lima permintaan Pemprov maupun masyarakat Maluku kepada pemerintah pusat, yakni segera merealisasikan janji menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan, serta mendesak DPR -RI dan pemerintah pusat segera mengesahkan RUU provinsi kepulauan menjadi UU.
Selain itu, meminta Menteri Susi segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, mendesak Mendagri untuk segera menyetujui Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diajukan Pemprov Maluku serta pemerintah pusat didesak segera mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dengan mencantumkan objek kelautan dalam retribusi daerah.
"Jadi pernyataan ini nantinya disampaikan tim KKP kepada Menteri Susi dengan harapan sesegera mungkin ditindaklanjuti. Bila tidak, maka pasti siap bersikap secara keras, menyusul menghargai musyawarah untuk mufakat dikedepankan," tandas Gubernur Murad.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
