counter

Fadli Zon kritisi rencana pemerintah bangun Istana Presiden di Papua

Fadli Zon kritisi rencana pemerintah bangun Istana Presiden di Papua

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai media massa di Gedung DPR RI. ANTARA/Muhammad Zulfikar/am.

Dari sisi pelaksanaan otonomi ini akan kami formulasikan semua masukan, termasuk dari tokoh-tokoh perempuan Papua yang kritis akan didengarkan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi rencana pemerintah yang ingin membangun Istana Kepresidenan di Papua, karena itu bukan solusi yang dibutuhkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di wilayah tersebut.

"Menurut saya itu (membangun Istana Kepresidenan di Papua) bukan solusi. Tanya kepada masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat Papua," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Fahri dukung Presiden bangun istana kepresidenan di Papua
Baca juga: Papua Terkini- Jokowi: Istana Presiden di Papua dibangun tahun depan


Hal itu dikatakannya usai menerima konsultasi dengan para tokoh Provinsi Papua dan Papua Barat, di Kompleks Parlemen.

Dia meminta pemerintah melakukan kajian karena Papua terdapat tujuh wilayah adat sehingga semua pihak harus diajak bicara.

Fadli menilai jangan sampai menyelesaikan masalah dengan satu pihak namun dengan pihak lain masih ada masalah.

"Tanya masyarakat Papua, apa yang mereka inginkan karena tadi dikatakan mereka merasa dalam banyak hal tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Fadli mengatakan para tokoh Papua dan Papua Barat menginginkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berjalan 21 tahun.

Dia menjelaskan, para tokoh Papua menilai ada persoalan regulasi yang kurang dalam Otsus dan ada praktek yang tidak sesuai dengan harapan serta banyak masukan dari sisi sejarah.

"Dari sisi pelaksanaan otonomi ini akan kami formulasikan semua masukan, termasuk dari tokoh-tokoh perempuan Papua yang kritis akan didengarkan," katanya.

Baca juga: Pangdam Cenderawasih: Dua hercules disiapkan angkut mahasiswa Papua
Baca juga: Pemkab Puncak gelar pemulihan trauma mahasiswa pascakasus rasisme

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR dukung pemerintah batasi WNA ke Papua

Komentar