counter

Cegah korupsi, guru besar UI dorong pemeriksaan BPK

Cegah korupsi, guru besar UI dorong pemeriksaan BPK

Pertemuan untuk kerja sama peningkatan kualitas laporan audit antara BPK RI dan SAC Iran dalam audit sistem perbankan Islam, audit manajemen perguruan tinggi negeri, dan audit pengadaaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement). (FOTO ANTARA/dok)

Fokus BPK pada hasil audit tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga audit tematik yang mencakup audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Dr Chandra Wijaya mendorong agar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mencegah terjadinya korupsi di kalangan birokrat.

"Tantangan BPK sangat besar yakni memastikan hasil pemeriksaan yang dilakukan berkualitas dan bermanfaat, mencegah terjadinya korupsi di kalangan birokrat," katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengusulkan strategi transformasi organisasi BPK sebagai solusi dari tantangan dan harapan masyarakat tersebut.

Strategi transformasi itu, katanya, dilakukan dengan melakukan penguatan visi misi dan tujuan organisasi, pola pikir pada setiap lapisan, penataan dan penguatan organisasi, peningkatan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM, menyusun tata kelola yang baik, melakukan audit yang terintegrasi.

"Fokus BPK pada hasil audit tidak hanya laporan keuangan saja, tetapi juga audit tematik yang mencakup audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu."

Untuk mencapai audit yang terintegrasi tersebut, menurut dia,  dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi (TIK), "big data" dan "data analytics".

Selain itu, ia juga menjanjikan akan lebih meningkatkan komunikasi antara BPK dengan DPR, DPD dan DPRD.

Melalui rapat konsultasi yang lebih intensisf dan membuat tampilan hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), katanya, sehingga dapat terpantau secara "realtime", baik di tingkat pusat maupun daerah oleh lembaga perwakilan dan pemerintah.

Selain itu, ia  juga mengusulkan agar BPK tidak perlu lagi memberikan opini kepada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, karena tidak bersifat wajib di dalam undang-Undang yang ada.

"Jadi opini hanya diberikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah saja," demikian Chandra Wijaya.

Baca juga: Legislator harap BPK tidak hanya audit laporan keuangan, ini alasannya

Baca juga: Rizal serahkan bukti audit BPK ke KPK

Baca juga: Jusuf Kalla minta BPK-BPKP saling koordinasi

Pewarta: Indriani
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima anggota BPK terpilih dilantik

Komentar