counter

Fahri kritik konpers dugaan pelanggaran etik Firli

Fahri kritik konpers dugaan pelanggaran etik Firli

Dokumentasi Capim KPK Firli Bahuri menjalani uji publik di hadapan pansel dan panelis di gedung Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (27/8). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik konferensi pers yang dilakukan seorang pimpinan dan juri bicara KPK pada Rabu (11/9), terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, karena seharusnya disampaikan jauh hari.

Menurut dia, "vonis" yang disampaikan sehari sebelum Firli menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Capim KPK di Komisi III DPR RI, semakin menunjukkan KPK sudah berpolitik.

Baca juga: IPW sebut dua capim yang ditakuti oknum KPK

Baca juga: KPK dipertanyakan baru sebut pelanggaran etik Firli sekarang


"Habis sudah KPK, semakin kentara sebagai gerakan politik," kata Fahri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Fahri Hamzah mengatakan seandainya Firli benar-benar melanggar kode etik, kenapa hal itu tidak disampaikan KPK jauh-jauh hari.

Menurut dia, sikap KPK terhadap Firli mirip dengan sikap lembaga tersebut kepada Jenderal Budi Gunawan, saat itu, Ketua KPK Abraham Samad langsung menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi begitu sang jenderal dicalonkan Presiden sebagai Calon Kapolri.

Baca juga: KPK: Firli lakukan pelanggaran etik berat

Baca juga: KPK kirim surat ke Komisi III DPR tentang pelanggaran etik Firli


"Kasus Budi Gunawan kembali terulang. KPK sangat benci dengan Polri, dulu Budi Gunawan dengan begitu meyakinkannya dituduh dan difitnah, padahal sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR,” katanya.

Padahal menurut Fahri, penetapan tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan akhirnya tidak sah dan dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, dalam kasus Budi Gunawan itu dengan pembeberan barang bukti yang dramatis namun akhirnya kalah di praperadilan dan saat ini kasus tersebut terulang kepada Firli.

Baca juga: KPK bantah pernyataan capim KPK soal tak ada pelanggaran etik

Baca juga: KPK klarifikasi foto Deputi Penindakan dengan TGB

Baca juga: Deputi penindakan KPK ditarik kembali ke Polri

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Fahri Hamzah sebut DPR selanjutnya perlu sosialisasi RUU yang tertunda

Komentar