"Sebagaimana ditegaskan kembali dalam sejumlah kesimpulan Dewan Urusan Luar Negeri, EU takkan mengakui setiap perubahan pada perbatasan pra-1967, termasuk berkaitan dengan Jerusalem selain yang sudah disepakati oleh semua pihak," kata seorang juru bicara EU.
Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji bahwa, jika ia menang dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada 17 September, ia akan mencaplok beberapa bagian tanah di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk yang di sebelah utara Laut Mati dan Lembah Jordan.
Baca juga: Netanyahu tegaskan kembali janjinya untuk caplok Tepi Barat
Juru bicara EU mengatakan kebijakan mengenai pembangunan permukiman dan perluasan, termasuk di Jerusalem Timur, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Itu akan merusak kelangsungan hidup penyelesaian dua-negara dan prospek bagi perdamaian yang langgeng, tambah juru bicara tersebut.
Sebanyak 650.000 orang Yahudi Israel saat ini tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak 1967, ketika Israel menduduki Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Rakyat Palestina memandang wilayah itu --bersama dengan Jalur Gaza-- sebagai bagian utuh bagi pendirian Negara Palestina pada masa depan.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebagai "wilayah Palestina yang diduduki" dan menganggap semua kegiatan permukiman Yahudi di sana tidak sah.
Sumber: Anadolu Agency
Baca juga: Iran sindir usulan AS untuk perdamaian Israel-Palestina
Baca juga: EU: Penghancuran harta Palestina ancam penyelesaian dua-negara
Indonesia Kecam Langkah Sepihak AS
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
